Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi VIII DPR-RI Mahrus Munir mengatakan sertifikasi halal pada obat dan vaksin harus mengakomodir semua pihak.
"Aturan sertifikasi halal pada obat dan vaksin yang diatur dalam RUU Jaminan Produk Halal (JPH) jangan diterapkan terlalu kaku karena banyak nasib pengusaha kecil dan obat-obatan di berbagai daerah yang bisa terpengaruh," kataMahrus Munir di Jakarta, Rabu.
Dia menjelaskan, aturan yang akan ditetapkan tersebut harus bersifat baik bagi semua pihak.
"Harus ada `win-win solution`," katanya.
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2013
