"Oleh karena itu, PKB melalui fraksinya di DPR RI akan mempertahankan klausul atau pasal RUU Pilkada yang membatasi keluarga/kerabat dekat petahana langsung mencalonkan sebagai kepala daerah," kata anggota Komisi II DPR RI dari FPKB Abdul Malik Haramain kepada ANTARA News, Jakarta, Selasa.
Ia menilai, politik dinasti berpotensi merusak, menodai bahkan menjadi anomali bagi Demokrasi. "Potensi itu bisa dilihat dari pengalaman beberapa Pilkada dan momentum politik lainnya. Menjamurnya keluarga petahana menjadi kepala daerah menjadi buktinya," kata Malik.
Dikatakannya, upaya memenangkan dan melanggengkan kekuasaan tentu saja linier dengan cara-cara berpolitik di daerah. "Petahana memiliki resources politik yang besar dibanding new camer. Pemanfaatan resources itu biasanya berbentuk politisasi APBF/program, politisasi aparatur negara, Bahkan kooptasi civil society dengan kekuatan uang," kata politisi PKB itu.
Politik dinasti, tambahnya, mengurangi kesempatan, bahkan mengancam warga untuk menjadi pemimpin daerah.
"Potensi monopoli kekuasaan ini semakin massif terjadi. Di beberapa daerah kecenderungan penumpukan kekuasaan ini semakin kuat. Monopoli atau upaya mempertahnkan kekuasaan ini biasanya dilakukan untuk mengamankan kekayaan dan mengamankan diri dari kemungkinan jeratan hukum," kata dia.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2013
