Malang (ANTARA News) - Juru bicara Departemen Luar Negeri (Deplu) Desra Percaya menegaskan, pemerintah saat ini masih menunggu pembicaraan di tingkat Departemen Pasukan Perdamaian PBB untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Lebanon secepatnya. "Kita senang dengan kesepakatan dalam Resolusi 1701 untuk gencatan senjata, karena itu kami menunggu departemen itu untuk segera melakukan pembicaraan di New York pada Senin (14/8) mendatang," ujarnya di Malang, Sabtu. Ia mengemukakan hal itu di sela-sela mendampingi Menlu DR N Hassan Wirajuda menjadi pembicara utama dalam dialog terbatas bertajuk "Resolusi Konflik Lebanon-Israel dan Prospek Perdamaian Dunia dalam Perspektif Kebijakan Luar Negeri indonesia" di Pesantren Mahasiswa (Pesma) Al-Hikam, Malang yang diasuh Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi. Menurut dia, pembicaraan di tingkat Departemen Pasukan Perdamaian PBB itu biasanya berkisar tiga bulan, namun pihaknya berharap hal itu dapat dilakukan lebih cepat, karena situasinya memang urgen. "Yang jelas, kami siap membantu pasukan perdamaian Unifil (United Nation Interim Force In Lebanon) yang berjumlah 5.000 personil untuk ditingkatkan menjadi 15.000 personil pasukan perdamaian," tegasnya. Tentang rencana sejumlah kalangan muslim di Indonesia untuk melakukan jihad di Lebanon, ia mengimbau masyarakat Indonesia tak perlu ke Lebanon, karena masyarakat di sana lebih membutuhkan bantuan kemanusiaan. "Kami memahami dan menghargai ekspresi masyarakat Indonesia yang menunjukkan solidaritas terhadap masyarakat Lebanon. Pemerintah Indonesia sebenarnya juga marah terhadap PBB yang terlambat dalam bersikap," tuturnya. Namun, katanya, masyarakat Lebanon justru lebih membutuhkan bantuan kemanusiaan yang saat ini sangat mendesak. "Kalau bantuan kemanusiaan, kami siap memfasilitasi dengan menyalurkan lewat Palang Merah atau Bulan Sabit di sana," ungkapnya. Hal senada dikemukakan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi. "Kita tak perlu ke sana, karena mereka sebenarnya lebih membutuhkan bantuan kemanusiaan," katanya. Sementara itu, Menlu Hassan Wirajuda di hadapan peserta dialog menyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri sudah menyurati Sekjen PBB terkait kesiapan untuk mengirimkan pasukan perdamaian sebanyak 850 personil. "Presiden sendiri sudah meninjau kesiapan pasukan kita itu dan kini tinggal menunggu keputusan dari New York pada Senin (14/8) mendatang. Alat dan personil yang akan dikirim ke sana sudah siap. Setiap saat, DK PBB meminta, kami akan langsung berangkatkan," ucapnya. Bahkan, pasukan perdamaian yang dikirim Indonesia juga sudah sesuai dengan mandat PBB berupa pasukan baret biru, bukan pasukan multinasional, sehingga kemungkinan besar akan diterima PBB.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006
