Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, untuk menyelesaikan masalah perumahan di Tanah Air, pemerintah memerlukan dana setidaknya setengah dari subsidi bahan bakar minyak (BBM) atau sekitar Rp50 triliun. "Kita perlu program Rp50 triliun. Untuk menyelesaikan masalah perumahan di Indonesia, hanya butuh setengah dari subsidi BBM," kata Wapres di Poliklinik Yayasan Tzu Chi, Cengkareng, Sabtu ketika memberikan sambutan usai peninjauan kawasan perumahan dan potensi rumah susun di Jakarta dari udara. Kementerian Perumahan Rakyat menargetkan pembangunan 1 juta unit rumah dalam 3 tahun mendatang yang terdiri atas 60 persen rumah susun dan 40 persen landed house. Khusus untuk rumah susun, akan dibangun 1.000 tower rumah susun yang setiap towernya berisi sekitar 600 unit rumah. Masing-masing tower setinggi 20 lantai dengan 4 lift dan 4 tangga darurat. Dana sebanyak Rp10,25 triliun telah disiapkan untuk pembangunan rumah susun tersebut, antara lain bersumber dari Bapertarum, Sarana Multi Griya Finance, Jamsostek, dan Asabri. Menurut Wapres, pembangunan 1.000 tower itu bari satu per mil dari kebutuhan rumah susun sekitar satu juta di seluruh Indonesia. Wapres mengatakan, pembangunan perumahan untuk kota-kota besar dengan penduduk di atas dua juta jiwa sudah seharusnya dibuat ke atas (rumah susun) yang sedikitnya berlantai 20 ke atas. "Itu untuk mengatasi masalah transportasi dan lahan. Juga untuk menghilangkan paradigma bahwa orang Indonesia tidak bisa pakai lift," katanya. Wapres menambahkan, ibukota negara-negara di dunia sudah menerapkan sistem pembangunan perumahan ke atas (rumah susun/apartemen). "Uang ada, dana Rp10 triliun juga sudah tersedia, lahan ada, calon penghuni juga suda siap, demikian juga kontraktor, Jadi tidak ada masalah menurut saya," katanya mengenai pembangunan rumah susun di Indonesia. Wapres yakin, dengan kemauan keras semua pihak maka pembangunan perumahan untuk menghilangkan kawasan kumuh di Indonesia bisa diwujudkan. Sementara itu, Menteri Negara Perumahan Rakyat M Yusuf Asy`ari menyatakan bahwa saat ini masih ada sekitar 54 ribu hektare kawasan pemukiman kumuh di seluruh Indonesia. Pemerintah, katanya, akan memprioritaskan pembangunan rumah susun di lima provinsi yaitu Mebidang (Medan, Binjai, Deli Serdang) di Sumut, Barelang (Batam, Rempang dan Galang) di Riau, Jabodetabek, Gerbang Kertosusilo (Gresik, Bangkalan, Kertosono, Surabaya dan Sidoarjo) di Jatim, dan Mamaminasata (Makassar, Maros, Sunggu Minasa, dan Takalar) di Sulsel. "Di kawasan tersebut, pemukiman kumuh masih sangat banyak. Khusus untuk DKI Jakarta, pembangunan rumah susun diprioritaskan di Manggarai dan Berlan. Untuk tempat lainnya masih perlu kesepakatan lebih lanjut," katanya. Harga rumah susun itu diperkirakan mencapai Rp66 juta per unit, belum termasuk infrastruktur, fasilitas parkir, dan fasilitas umum/sosial. Di Manggarai dan Berlan akan dibangun rumah susun yang menampung sekitar 15.360 unit rumah (tipe 21 dan 36) di atas lahan seluas 26,10 hektar (Manggarai seluas 6,70 hektar dan Berlan seluas 19,40 hektar). Dana yang dianggarkan untuk pembangunan rumah susun itu mencapai Rp1,85 trliun dengan rincian Rp0,65 triliun untuk Manggarai dan Rp1,20 triliun untuk Berlan.(*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006