Malang (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirajuda membantah adanya intervensi dari berbagai kalangan di luar negeri terkait penundaan eksekusi bagi tiga terpidana mati kerusuhan Poso yakni Fabianus Tibo, Marianus Riwu, dan Dominggus da Silva. "Itu (penundaan eksekusi) kita lakukan sendiri, tapi bukan batal, hanya penundaan. Ada banyak surat yang meminta itu (penundaan), termasuk mungkin juga dari Vatikan, tapi saya tidak tahu sendiri (surat dari Vatikan)," ujarnya kepada ANTARA News menjelang dialog terbatas di Pesantren Mahasiswa (Pesma) Al-Hikam, Malang, Sabtu. Ia mengemukakan hal itu sebelum berbicara pada dialog terbatas bertajuk "Resolusi Konflik Lebanon-Israel dan Prospek Perdamaian Dunia dalam Perspektif Kebijakan Luar Negeri indonesia" yang dihadiri dubes Palestina, dubes Lebanon, dubes Yordania, dan pengamat dari Malaysia dan Jepang. Didampingi Ketua Umum PBNU KH Drs A Hasyim Muzadi selaku pengasuh pesantren tersebut, Menlu menjelaskan hingga kini tidak ada intervensi dari mana pun untuk putusan itu (penundaan eksekusi), sebab keputusan itu dibuat secara independen. "Keputusan itu mandiri, karena kita kan negara yang berdaulat, apalagi kita hanya menunda, bukan membatalkan," tegasnya, menanggapi informasi yang berkembang bahwa Presiden Yudhoyono menerima surat dari Paus Benedictus XVI dalam masalah itu. Dialog terbatas di Pesantren Mahasiswa Al-Hikam, Malang itu tampak dihadiri Dubes Lebanon untuk Indonesia Hassan Muslimani, Dubes Yordania HE.Maher Lukasa, dan Dubes Palestina Fariz N.Mahdewi, serta puluhan undangan dari kalangan rektor PTN dan PTS di Jatim, Ormas-ormas Islam, dan LSM.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006
