Politik kemarin, PSU di Kuala Lumpur hingga Danjen Kopassus baru

"Soal besok tanggal 10 Maret akan hadir berapa, partisipasinya bagaimana, tentu tidak bisa diprediksi sejak sekarang,"

Jakarta (ANTARA) - Lima berita politik pada Jumat (8/3) yang masih menarik untuk dibaca dan menjadi perhatian publik, mulai pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, hingga pejabat baru Danjen Kopassus.

Klik di sini untuk berita selengkapnya

1. KPU tak bisa prediksi jumlah pemilih hadir di PSU Kuala Lumpur

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari tak bisa memprediksi jumlah pemilih yang akan hadir dalam pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu (10/3).

"Soal besok tanggal 10 Maret akan hadir berapa, partisipasinya bagaimana, tentu tidak bisa diprediksi sejak sekarang," ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.

Selengkapnya di sini

2. Brigjen Djon Afriandi resmi jabat Danjen Kopassus

Brigjen TNI Djon Afriandi resmi menjabat sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat menggantikan Mayjen TNI Deddy Suryadi.

Jabatan itu diserahterimakan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak di Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Jumat, yang dilanjutkan dengan upacara penyerahan satuan dari Deddy ke Djon di Markas Komando (Mako) Kopassus, Cijantung, Jakarta, pada Jumat sore.

Selengkapnya di sini

3. Energy Watch dukung Prabowo kembangkan energi terbarukan

Direktur Eksekutif Energy Watch Daymas Arangga Radiandra mendukung rencana dan tekad Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, untuk mengembangkan energi hijau atau energi baru dan terbarukan.

Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, dia menjelaskan Indonesia mempunyai sumber daya yang cukup, untuk menutupi kekurangan kebutuhan minyak mentah dalam negeri.

Selengkapnya di sini

4. Lestari: TPPK berperan tuntaskan kasus kekerasan di sekolah

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyatakan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) berperan untuk menuntaskan kasus kekerasan di sekolah.

"Keterlibatan secara aktif para anggota TPPK, kepedulian masyarakat dan orang tua, syarat mutlak dalam upaya penuntasan kasus kekerasan di sekolah," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya di sini

5. Bawaslu RI sebut tabulasi hilang di Sirekap menandakan permasalahan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengatakan bahwa tabulasi atau penyajian data berbentuk diagram atau batang yang hilang di Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) menandakan sebuah permasalahan.

"Menandakan bahwa ada permasalahan Sirekap kan kalo gitu," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Jumat.

Selengkapnya di sini