Pengelolaan ekosistem karbon biru Kaltim tekankan tiga pilar

Pengelolaan ekosistem karbon biru erat kaitannya dengan konsep ekonomi biru yang diterapkan di Kaltim

Samarinda (ANTARA) - Pengelolaan ekosistem karbon biru di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menekankan tiga pilar penting, yaitu ekologis, ekonomi, dan sosial, sehingga selain ekologi yang tetap terjaga, nilai-nilai ekonomi dan sosial juga tetap berpihak pada masyarakat.

"Pengelolaan ekosistem karbon biru erat kaitannya dengan konsep ekonomi biru yang diterapkan di Kaltim," ujar Kabid Pengelolaan Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kaltim M Ali Aripe di Samarinda, Jumat.

Penekanan tiga pilar dilakukan karena masing-masing memiliki dampak positif baik bagi manusia maupun lingkungan, seperti nilai ekonomi biru diperoleh dari sumber daya perikanan penghasil garam, ekowisata, dan jasa lainnya.

Kemudian nilai ekologis bersumber pada potensi lahan mangrove dan padang lamun, sedangkan nilai sosial berkaitan dengan aktivitas masyarakat dalam kehidupan sosial, adat, dan budaya lokal yang berkaitan dengan laut.

"Hal ini kemudian digambarkan pada program dan kegiatan pengelolaan ruang laut yang ada, karena ekosistem biru adalah pengelolaan ekosistem di perairan," katanya.

Baca juga: KKP: Ekosistem karbon biru penting untuk mitigasi perubahan iklim

Sementara Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Lahan, Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim M Subiyantoro mengatakan terdapat lima strategi konservasi mangrove di Kaltim terkait pengelolaan ekosistem karbon biru.

"Lima strategi ini adalah penguatan kerangka kebijakan dan kelembagaan, memperkuat manajemen dan tata kelola, peningkatan peran masyarakat, penegakan hukum dalam melakukan konservasi mangrove, dan mendorong mekanisme pendanaan guna mendukung konservasi mangrove,” ujarnya.

Melalui rilis dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) ia mengatakan dalam praktiknya berbagai upaya maupun strategi tersebut dapat dilakukan secara optimal jika terdapat skema pendanaan yang berkelanjutan.

Sedangkan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah terkait ini adalah dengan membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), sehingga BPDLH kini sebagai salah satu strategi pendanaan iklim sekaligus sebagai pendanaan lingkungan hidup lain yang lebih luas.

Baca juga: Erick Thohir ungkap pengelolaan dan pelestarian mangrove RI di COP28

Kepala Divisi Penyaluran Dana Program BPDLH Lia Kartikasari mengatakan dana lingkungan yang dikelola BPDLH dialokasikan untuk mendanai aktivitas yang dapat mencapai tujuan serta target BPDLH, dapat juga untuk dukungan manajemen, subsidi, hibah, jaminan, dan pengeluaran pembiayaan atau pinjaman.

Secara spesifik, karbon biru belum masuk ke dalam program yang dijalankan BPDLH, tetapi terdapat ruang dalam program BPDLH yaitu untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

“Total ada 13 program prioritas yang kini dilakukan BPDLH. Total dana yang dikelola sebesar 1.615 miliar dolar AS, di dalamnya termasuk dana karbon biru yang bersumber dari hibah Bank Dunia sebesar 419 juta dolar untuk kegiatan rehabilitasi dan pengelolaan mangrove," kata Lia.

Baca juga: Menteri Siti tekankan kolaborasi bangkitkan ekonomi biru berkelanjutan