Indonesia jajaki pengelolaan dam dan kurban dengan IDB

Makkah (ANTARA News) - Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Anggito Abimanyu menjajaki kerja sama untuk mengelola hewan dam dan kurban jemaah haji Indonesia dengan Islamic Development Bank (IDB).

Itu dilakukan, kata Anggito, karena selama ini jemaah melakukan pemotongan hewan kurban secara tidak terkoordinir, dan hanya memasrahkan pada orang yang diduga calo sehingga rawan penipuan dan manfaat daging itu tidak optimal.

"Selama ini pemotongan hewan tersebut dilakukan agak liar, kadang calo dan pemotong yang bermain," kata Anggito saat mengunjungi pasar hewan Ka'kiyah dan Rumah Pemotongan Sapi dan Unta di Muaisyem, Makkah, Jumat.

Dalam kunjungan yang didampingi Kepala Humas IDB Khaled Nazer itu, Anggito diberitahu tentang perbedaan antara pasar dan pemotongan hewan tradisional di Ka'kiyah dengan yang resmi, modern dan terorganisir di Muaisyem.

"Yang penting, jamaah tidak tertipu oleh broker (calo) dan jamaah juga bisa memilih akan didistribusikan ke mana daging tersebut," katanya.

Selama ini, jemaah haji Indonesia membeli hewan dam dan kurban secara kolektif bersama rombongannya dengan bantuan orang-orang yang diduga calo, sementara jemaah biasanya percaya sepenuhnya pada orang tersebut, sehingga tidak jarang terjadi penipuan.

Di Rumah Pemotongan Sapi dan Unta di Muaisyem yang dibina IDB disediakan hewan yang dijamin kesehatannya dengan sertifikat resmi. Selain menyediakan sapi dan unta, mereka juga menjual kambing dan domba.

Rumah pemotongan hewan yang diresmikan setahun lalu itu mampu menyembelih sekitar 120 ekor sapi atau unta dan selama 84 jam masa penyembelihan hewan kurban dapat memotong sekitar 10.000 hewan.

"Dagingnya dibagikan kepada fakir miskin, termasuk dikirim ke 27 negara di Asia, Afrika dan Timur Tengah. Yang terbanyak menerima adalah Bangladesh," ujar Khaled Nazer.

Jika kerjasama pengelolaan dam dan kurban itu terlaksana dengan pemerintah Indonesia, Anggito ingin pemanfaatan dagingnya dirasakan oleh rakyat Indonesia.

"Insya Allah tahun depan bisa dilaksanakan. Karena negara lain juga sudah banyak," katanya.
(F005)