"DKI Jakarta dan Papua yang merupakan angka iBangga terendah di 2023, harus dijadikan kajian apa yang menjadi penyebabnya, dan delapan fungsi keluarga adalah senjata pamungkas pembangunan keluarga, salah satunya pencegahan perceraian, karena ini adalah salah satu ancaman terhadap kualitas keluarga," kata dr Hasto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Ia menyampaikan hal tersebut saat menghadiri rapat koordinasi teknis (rakortek) BKKBN yang diselenggarakan di Kota Bandung pada 3-6 Maret 2024 secara daring.
Nilai capaian iBangga tertinggi diraih oleh Provinsi Aceh dengan indeks 65,38, dan nilai terendah yakni Provinsi Papua dengan indeks 51,96. Sementara, DKI Jakarta terendah kedua dengan indeks 56,77.
Hasto juga menegaskan, permasalahan pembangunan keluarga ini perlu lebih diperhatikan pada Kedeputian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) BKKBN, dan menjadi pekerjaan rumah yang penting bagi Deputi KSPK BKKBN dan jajarannya agar terus menyosialisasikan dan mengimplementasikan delapan fungsi keluarga kepada masyarakat.
Adapun delapan fungsi keluarga yang digaungkan BKKBN yakni fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, serta pembinaan lingkungan.
Di sisi lain, Hasto mengapresiasi BKKBN yang telah sukses menurunkan angka kelahiran total atau total fertility rate (TFR), namun ia tetap menekankan agar BKKBN dan seluruh pemangku kepentingan di Indonesia dapat terus berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas penduduk.
"Kita juga harus berusaha bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, itu pekerjaan rumahnya, masih banyak karena tidak ada lembaga yang fokus pada kesehatan mental," ucapnya.
Ia juga menambahkan terkait hasil audit kasus stunting yang memberi dampak sangat besar meski baru dilaksanakan.
"Audit kasus stunting meski baru kita laksanakan, tapi dampaknya sangat besar. Kita dapat mengetahui apa penyebab terjadinya kasus stunting, menggali kasus-kasus stunting yang sulit diatasi dan ketika ditemukan masalah stunting di suatu daerah, tim audit kasus stunting bisa segera bergerak untuk mendata dan menyampaikan kepada ahli untuk segera mendapatkan rekomendasi," tuturnya.
Setelah itu, lanjut dia, BKKBN bersama pihak terkait dapat menentukan langkah penanganan selanjutnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh perwakilan BKKBN provinsi se-Indonesia, mitra kerja, dan seluruh lapisan masyarakat, serta semua pihak yang ikut andil atas tercapainya target yang telah ditetapkan.
"Ini adalah bukti keseriusan kita semua, semangat kita untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab, bahwa banyak sekali capaian-capaian yang telah kita capai, kita juga dapat berbangga, bahwa BKKBN merupakan salah satu lembaga yang dapat menyediakan data terbaik menurut standar Badan Pusat Statistik (BPS)," demikian dr Hasto.
Baca juga: BKKBN sebut capaian pembangunan keluarga secara umum penuhi target
Baca juga: BKKBN: iBangga penting bagi pembangunan keluarga berkualitas
Baca juga: BKKBN: iBangga memotret permasalahan keluarga secara tepat
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024
