Pengamat: Parpol harus kreatif cari dana kampanye

Parpol sebetulnya dituntut untuk kreatif dalam penggalangan dana sehingga tidak sepenuhnya mengandalkan kader untuk mencari uang untuk biaya kampanye,"

Jakarta (ANTARA News) - Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Indonesia Ari Junaedi mengatakan, partai-partai politik harus mandiri dan kreatif dalam mencari dana untuk kampanye sehingga tidak bergantung sepenuhnya pada kader dalam mengumpulkan dana.

"Parpol sebetulnya dituntut untuk kreatif dalam penggalangan dana sehingga tidak sepenuhnya mengandalkan kader untuk mencari uang untuk biaya kampanye," kata Ari saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, kreativitas partai politik dalam menggalang dana kampanye dapat mencegah atau mengurangi kecenderungan politisi melakukan tindak pidana korupsi dalam mencari dana untuk kampanye pemilu.

"Partai harus mandiri dalam mengumpulkan dana politik dengan melakukan usaha-usaha yang kreatif sehingga para kader tidak perlu melakukan korupsi untuk memperoleh dana kampanye," ujarnya.

Ari mengatakan parpol bisa mencoba untuk melakukan usaha yang kreatif, misalnya dengan berjualan pakaian dan artribut kepada para simpatisan dari partai atau tokoh politik.

"Contohnya pada kampanye Joko Widodo. Orang yang simpatik terhadap Jokowi mau membeli baju kotak-kotak atau kaos bergambar Jokowi, dan itu membantu PDI-P dalam menggalang dana untuk Pilgub DKI," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa sebenarnya upaya-upaya kreatif dalam menggalang dana untuk kampanye itu sudah sering dipraktikan oleh partai-partai politik di luar negeri.

Selanjutnya, Ari juga berpendapat bahwa partai-partai politik memiliki kewajiban untuk mengawasi para kadernya agar bersikap transparan dalam hal pengumpulan dan penggunaan dana kampanye.

"Saya melihat selama ini partai-partai politik cenderung membiarkan para kader dan calegnya untuk mencari dana sendiri sehingga sumber dan aliran dana itu sering tidak jelas," katanya.

Terkait usulan beberapa parpol dan tokoh politik agar anggaran kampanye partai politik dimasukkan ke dalam APBN, Ari menyatakan tidak setuju.

"Saya tidak setuju karena itu membebani masyarakat, daripada untuk mendanai parpol lebih baik anggaran itu dipakai untuk menambah anggaran pendidikan," ujar Ari.
(Y012/Z002)