Kemenkeu harapkan penyerapan belanja modal lebih konsisten

Jakarta (ANTARA News) - Pelaksana tugas Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengharapkan realisasi belanja modal yang baru mencapai 37,5 persen per 30 September 2013, menjadi lebih konsisten mendekati akhir tahun.

"Mudah-mudahan ini bisa lebih cepat dan konsisten, karena ini sempat kalah cepat dengan kenaikan belanja K/L (kementerian/lembaga)," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Rabu.

Askolani menjelaskan Kementerian Keuangan akan membantu Kementerian Lembaga dalam proses simplifikasi pencairan anggaran untuk mempercepat realisasi belanja pada 2013 dan tahun anggaran 2014.

"Simplifikasi sudah kita bantu untuk APBN-P 2013, sudah kita dorong. Tapi ini kembali ke K/L, karena ini membutuhkan kolaborasi banyak pihak, kalau lelangnya lama nanti sama saja. Memang harus bersinergi," katanya.

Namun, dalam jangka panjang, kementerian/lembaga harus lebih konsisten dalam pencairan belanja modal agar tidak menumpuk pada akhir tahun dan dapat terserap secara maksimal untuk mendukung pembangunan.

"Kita hanya bisa mengawasi saja, bukan tidak ada upaya, upayanya harus di K/L masing-masing," katanya.

Askolani tidak mau memprediksi mengenai kemungkinan realisasi belanja modal akhir tahun dapat lebih tinggi dari realisasi belanja modal keseluruhan pada 2012 yang hanya mencapai 80 persen.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja negara per 30 September 2013 mencapai Rp1.092,7 triliun atau 63,3 persen dari pagu dalam APBN-Perubahan sebesar Rp1.726,2 triliun.

Realisasi tersebut berasal dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp699,1 triliun atau 58,4 persen dari pagu Rp1.196,8 triliun dan transfer ke daerah Rp393,6 triliun atau 74,4 persen dari pagu Rp529,4 triliun.

Dari realisasi belanja pemerintah pusat, penyerapan belanja pegawai mencapai Rp170,6 triliun atau 73,2 persen dari pagu Rp233 triliun, belanja barang Rp83,2 triliun atau 40,3 persen dari pagu Rp206,5 triliun dan belanja modal Rp72,3 triliun atau 37,5 persen dari pagu Rp192,6 triliun.