Ada orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan akun palsu saya dan wakil bupati untuk meminta sumbangan, tolong masyarakat jangan percaya itu
Sampit (ANTARA) - Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah (Kalteng), Halikinnor meminta masyarakat mewaspadai akun palsu yang mengatasnamakan pejabat daerah di media sosial (medsos) karena berpotensi terjadi penipuan dan menyebar hoaks.

"Ada orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan akun palsu saya dan wakil bupati untuk meminta sumbangan, tolong masyarakat jangan percaya itu," kata Halikinnor di Sampit, Rabu.

Ia menceritakan beberapa kali namanya dan wakil bupati dicatut akun palsu untuk meminta sumbangan ke masyarakat, dengan dalih dana sumbangan tersebut disalurkan untuk membantu pihak tertentu.

Bahkan oknum yang menggunakan akun palsu tersebut menyertakan foto bukti transfer yang sudah diedit untuk meyakinkan sasaran.

Baca juga: Kejahatan telah bergeser dari psikologis ke teknologi

Sehubungan dengan itu, Halikinnor menegaskan pihaknya tidak pernah meminta sumbangan ke masyarakat melalui akun medsos maupun pesan pribadi. Di samping itu, jika ada program bantuan pemerintah, maka ada mekanisme yang telah diatur tidak langsung melalui bupati.

"Bantuan pemerintah ada mekanismenya, tidak langsung lewat bupati. Kalaupun bantuan saya pribadi, akan saya sampaikan baik-baik, bukan melalui media sosial. Jadi saya harap masyarakat tidak tertipu," ucapnya.

Dia menambahkan pada era teknologi seperti sekarang potensi terjadinya kejahatan siber pun meningkat, sehingga masyarakat juga harus meningkatkan kewaspadaan.

Selain itu ia mengimbau  masyarakat menambah pengetahuan dan wawasan terkait teknologi agar tidak mudah tertipu atau terjebak kejahatan siber. Masyarakat juga diimbau agar bijak dalam menggunakan medsos supaya tidak melanggar hukum atau aturan berlaku.

Baca juga: Polri antisipasi akun palsu di medsos jelang Pemilu 2024

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kotim Agus Pria Dany menyampaikan akun palsu yang mengatasnamakan pejabat daerah, terutama bupati cukup sering ditemui.

"Sejak awal 2024 ini saja sudah dua akun palsu yang mengatasnamakan bupati yang kami tangani, yang mengatasnamakan wakil bupati juga, tapi tahun lalu," ujarnya.

Setiap ada akun palsu yang mengatasnamakan bupati, kata dia, akan langsung dilaporkan dan diblokir.

Baca juga: Pakar ungkap modus operasi kejahatan siber terus berkembang



 

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat/Devita Maulina
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024