Ketika membuka International Strategic Communication Workshop Series di Jakarta pada Selasa (5/3), Nezar menyoroti potensi kekacauan informasi akibat penyebaran informasi palsu, misinformasi, dan disinformasi pada masa perkembangan teknologi digital dan pemanfaatan media digital.
Nezar, sebagaimana dikutip dalam siaran pers kementerian di Jakarta pada Rabu, menyampaikan bahwa pemerintah dapat mengatasi kekacauan informasi dengan menjalankan strategi komunikasi publik yang tepat.
Ia mencontohkan, dalam hal ini Government Communication Service International (GCSI) Inggris menjalankan kerangka kerja komunikasi RESIST yang menekankan pengukuran efektivitas komunikasi strategis.
Kerangka kerja itu mencakup enam langkah, yaitu mengenali misinformasi dan disinformasi, peringatan dini, pemahaman situasi, analisis dampak, komunikasi strategis, dan efektivitas penanganan.
"Dalam kunjungan saya ke Inggris beberapa waktu lalu, Pemerintah Inggris memperkenalkan saya pada RESIST, strategi mereka menghadapi kekacauan informasi," kata Nezar.
"Terinspirasi kerangka kerja tersebut, saya ingin menerapkan pendekatan serupa di Indonesia, dan lokakarya hari ini jadi langkah pertama penerapannya," ia menambahkan.
Dia juga menyampaikan pentingnya pemahaman masyarakat mengenai tanggung jawab untuk memastikan validitas informasi sebelum membagikannya di platform digital.
"Masyarakat yang terinformasi dengan baik sangat penting untuk stabilitas demokrasi kita, dan tanggung jawab semua orang untuk memastikan validitas informasi sebelum membagikannya di platform digital," katanya.
Baca juga: Menkominfo instruksikan pembangunan pusat komando komunikasi publik
Baca juga: Kemenkominfo siapkan infrastruktur dan komunikasi publik dukung WWF
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024
