Kemenkop UKM gelar Inabuyer Expo, targetkan transaksi Rp2 triliun

Kegiatan ini merupakan yang kedua sejak 2023 dengan potensi kerja sama kontraknya tahun lalu lebih dari Rp1 triliun

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) bersama Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) kembali menggelar pameran Inabuyer Expo 2024 di Gedung Smesco Indonesia, Jakarta pada 15–17 Mei 2024.

Dalam sosialisasi Inabuyer Expo 2024 di Jakarta, Selasa, Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM Hanung Harimba Rachman menargetkan pameran edisi kedua ini dapat membukukan transaksi Rp2 triliun. Kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong kemitraan strategis, mewujudkan rantai pasok yang kuat untuk meningkatkan belanja produk dalam negeri.

“Kegiatan ini merupakan yang kedua sejak 2023 dengan potensi kerja sama kontraknya tahun lalu lebih dari Rp1 triliun. Tahun ini ditargetkan transaksinya bisa menembus Rp2 triliun," kata Hanung.

Inabuyer Expo diselenggarakan untuk memperluas akses pasar UKM agar terhubung ke dalam rantai pasok industri BUMN, usaha besar, belanja barang dan jasa pemerintah, serta potensial buyer dari dalam dan luar negeri.

Pameran yang bakal diikuti sekitar 200 UMKM ini ditargetkan dihadiri 10 ribu pengunjung dalam tiga hari penyelenggaraan.

Selain menghadirkan para buyer dari sektor swasta BUMN dan pemerintah, akan ada juga buyer potensial dari luar negeri.

Hanung berharap, UMKM dan ekshibitor dapat memanfaatkan momentum ini memperluas pangsa pasarnya. Untuk mendukung itu, nantinya akan digelar business matching antara buyer potensial dan para pelaku UMKM atau ekshibitor yang berpartisipasi dalam pameran tersebut.

Sementara itu, Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan pameran Inabuyer 2024 ini merupakan lanjutan dari gelaran tahun lalu yang sukses membukukan transaksi hingga Rp1 triliun, dan diharapkan kesuksesan tahun lalu dapat diulang dalam pameran tahun ini.

"Jadi banyak sekali manfaat yang didapat di Inabuyer di mana para buyer memberikan order termasuk oleh kementerian/lembaga dan BUMN," kata Budihardjo.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Emin Adhy Muhaemin menyatakan komitmen LKPP untuk mendukung penggunaan produk dalam negeri dan meningkatkan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Ia menyampaikan LKPP saat ini sedang mengusulkan rancangan undang-undang (RUU) terkait kewajiban belanja oleh lembaga non pemerintah termasuk BUMN untuk mengalokasikan anggaran untuk pembelian produk dalam negeri khususnya produk UMKM.

"Apabila RUU ini bisa diundangkan, kita punya potensi pasar yang jauh lebih besar. Insyaallah tahun depan mudah-mudahan direstui agar bisa melebar ke lembaga negara non pemerintah hingga ke BUMN," kata Emin.