BKKBN apresiasi kolaborasi Pemkab Kampar tekan stunting 14 persen

Kolaborasi yang kuat ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain. Keterlibatan perusahaan sawit, TNI-Polri, KUD, Baznas Kampar, dan lain lain, yang bergotong royong menjadi Bapak Asuh Anak Stunting

Pekanbaru (ANTARA) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar dan pemangku kepentingan, serta perusahaan, dalam menurunkan prevalensi stunting dari tahun 2021 sebesar 25 persen turun menjadi 14 persen tahun 2022.

"Kolaborasi yang kuat ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain. Keterlibatan perusahaan sawit, TNI-Polri, KUD, Baznas Kampar, dan lain lain, yang bergotong royong menjadi Bapak Asuh Anak Stunting," katanya pada Gebyar Audit Kasus Stunting tingkat Provinsi Riau di Kampar, Senin.

Hasto mengatakan audit kasus stunting penting dan menjadi sarana efektif untuk membongkar apa saja yang menjadi penyebab terjadi stunting.

"Penyebab stunting itu banyak, ada karena penyakit tertentu, perilaku, lingkungan tidak bagus, orang tua yang tidak harmonis, dan setelah itu kita bisa memberikan penyembuhan baduta, ibu hamil atau ibu menyusui yang membutuhkan penanganan seperti apa," katanya.

Dalam melakukan audit, lanjutnya, harus melibatkan psikolog, spesialis tumbuh kembang anak, ahli gizi, spesialis kandungan, dan lain lain.

Sementara itu dengan jumlah penduduk 800.000 jiwa itu bagi Kampar tidak akan terlalu berat dalam menangani kasus stunting karena didukung oleh 1.579 orang Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang siap memberikan intervensi kepada ibu hamil, ibu nifas dan menyusui, balita/baduta stunting, serta calon pengantin.

Penjabat (Pj) Bupati Kampar Hambali mengatakan prevalensi stunting di Kampar tahun 2020 sebesar 23,07 persen, pada tahun 2021 menjadi 25 persen, tahun 2022 sebesar 14 persen. Untuk data tahun 2023 menunggu hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023.

Untuk jumlah kasus stunting pada Juli 2020 sebanyak 1.300 kasus, Desember 2022 sebanyak 850 kasus, Februari 2023 sebanyak 662 kasus, dan turun lagi pada Februari 2024 menjadi 571 kasus.

"Dari 571 kasus itu kita telah melakukan pembekalan terhadap seluruh tenaga kesehatan untuk merumuskan tujuh rekomendasi pakar dalam menangani intervensi stunting di seluruh kecamatan," katanya.

Khusus tindakan tahun 2024, katanya, sebanyak 562 target akan menjadi sasaran intervensi audit kasus stunting. Mereka adalah 64 calon pengantin, 151 baduta/balita, serta sebanyak 455 sasaran pelayanan KB.

"Penanganan ini melibatkan sebanyak 39 orang tim pakar terdiri dari 11 dokter spesialis anak, 12 spesialis kandungan, 9 ahli gizi dan 7 psikolog," kata Hambali.