Indonesia-Britania Raya kerja sama untuk pengembangan e-Goverment

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Britania Raya bakal meningkatkan kerja sama di sektor digitalisasi untuk pengembangan kemampuan teknis membangun e-Government atau Pemerintahan Digital.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menyatakan Britania Raya telah memiliki pengalaman sukses dalam menerapkan e-Government yang dikenal dengan gov.uk. sehingga menurutnya tepat bahwa Indonesia bisa belajar dari pemerintah tersebut.

"Indonesia perlu belajar dari sejumlah keberhasilan tersebut, sehingga kita tidak perlu mengulangi atau pun menempuh beberapa kegagalan yang terjadi. Dan ini adalah salah satu proses yang terus-menerus harus diperbarui, satu proses yang tidak pernah berhenti,” kata Nezar dalam keterangan resminya, Sabtu.

Nezar mengatakan Kementerian Kominfo memiliki dua tugas berkaitan dengan implementasi pemerintahan digital, yaitu membangun infrastruktur.

Lalu melakukan integrasi dan konsultasi untuk interoperabilitas aplikasi yang digunakan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

“Dalam kerangka itu, Indonesia membutuhkan supervisi bantuan teknis dari negara-negara yang sudah berhasil melaksanakan e-Government. Salah satunya Britania Raya," ujar Nezar.

Tak hanya dengan sesama Pemerintah di dunia, Ia mengatakan Indonesia sebenarnya juga telah bekerja sama dengan berbagai pihak lain termasuk universitas dari luar negeri guna mengembangkan kemampuan teknis dalam membangun pemerintahan digital.

Ia mencontohkan salah satunya seperti institut milik mantan Perdana Menteri Britania Raya Tony Blair yaitu Tony Blair Institute mengenai asistensi teknikal.

"Nantinya ada kerja sama dalam bantuan teknis untuk meningkatkan kemampuan kita membangun e-Government di Indonesia," kata Nezar menjelaskan kerja sama dengan institut tersebut.

Adapun pembahasan peningkatan kerja sama itu dibahas Nezar bersama dengan Menteri Negara Britania Raya untuk Indo-Pasifik Anne Marie Belinda Trevelyan di Kantor Kementerian Kominfo pada pertengahan pekan ini.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Negara Britania Raya untuk Indo-Pasifik Anne Marie Belinda Trevelyan mengundang Pemerintah Republik Indonesia untuk hadir dalam pertemuan membahas digitalisasi di Inggris pada Juni 2024.

“Kami juga bersepakat untuk meningkatkan kerja sama terutama dalam soal penguatan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. Dan juga membangun sejumlah kerja sama yang terkait pendidikan, terutama untuk peningkatan kapasitas," katanya.

Dalam pertemuan itu, Wamenkominfo Nezar Patria didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel A. Pangerapan, Staf Khusus Menteri Kominfo Dedy Permadi.

Adapun Duta Besar Inggris Raya untuk Indonesia dan Timor Leste, Dominic Jermey ikut mendampingi Menteri Negara Britania Raya untuk Indo-Pasifik Anne Marie Belinda Trevelyan.