Presiden berharap proses hukum terhadap Akil Mochtar cepat

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan para pemimpin lembaga negara berharap penegakan hukum terkait kasus suap yang melibatkan Akil Mochtar saat menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dilakukan secara cepat dan tuntas.

"Kami berharap penegakan hukum yang dilaksanakan oleh KPK dapat dilaksanakan secara lebih cepat dan konklusif untuk meyakinkan semua pihak termasuk rakyat bahwa jajaran MK yang lain bersih dari dugaan korupsi dan penyimpangan-penyimpangan lain," katanya di Jakarta, Sabtu.

Proses hukum yang cepat dan konklusif, menurut Presiden, penting untuk memulihkan kepercayaan rakyat kepada Mahkamah Konstitusi yang menurun setelah Akil Mochtar menjadi tersangka kasus suap.

Presiden juga berharap proses peradilan di Mahkamah Konstitusi dijalankan secara hati-hati agar tidak terjadi penyimpangan baru mengingat kepercayaan rakyat pada lembaga itu saat ini sangat rendah.

Namun ia menyerahkan sepenuhnya keputusan untuk menggelar atau menunda peradilan konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi.

Presiden Yudhoyono mengakui, selama dua terakhir dia menerima banyak pesan dari seluruh Tanah Air yang isinya meminta Presiden membubarkan Mahkamah Konstitusi dan menghukum mati koruptor.

"Tentu Presiden RI tidak memiliki kewenangan mengeluarkan dekrit untuk membubarkan lembaga negara yang keberadaannya disahkan oleh UUD," kata Presiden.

Presiden, lanjut dia, juga tidak bisa menetapkan jenis hukuman terhadap seseorang karena kewenangan itu ada di tangan majelis hakim.