Jenewa (ANTARA News) - Negara-negara Muslim Kamis minta Dewan HAM PBB untuk mengutuk Israel karena pemboman tanpa pandang bulu di Libanon dan yang diduga pembunuhan besar-besaran warga sipil di negara itu. Langkah tersebut terdapat dalam paparan satu rancangan resolusi yang akan dibahas pada sidang khusus Jumat dari badan baru beranggotakan 47 negara itu, yang diluncurkan Juni sebagai pengganti komisi hak asasi manusia yang lama dan dikecam secara luas. Rancangan itu, yang didukung sejauh ini oleh 10 negara di dewan tersebut, mengutuk operasi militer yang sponsornya katakan "merupakan pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis dan kasar terhadap rakyat Libanon". Naskah itu, yang diperoleh oleh Reuters, juga minta dewan itu untuk mengirim komisi penyelidikan tingkat-tinggi untuk menyelidiki apa yang dikatakannya sebagai "serangan dan pembunuhan sistematis warga sipil oleh Israel di Libanon". Resolusi lima halaman itu tidak menyebut gerilyawan Hizbullah di selatan, yang menewaskan delapan tentara dan menangkap dua tentara dalam serangan lintas-perbatasan bulan lalu, dalam operasi yang memicu serangan Israel tersebut. Hizbullah menembakkan hampir 70 roket ke Israel, Kamis, yang menewaskan satu wanita dan satu anak di sebuah desa Arab Israel, kata petugas medis di tempat kejadian. Perang itu telah menyebabkan sedikitnya 1.011 orang di Libanon, sebagian besar warga sipil, dan 121 warga Israel, kebanyakan tentara, tewas. Negara Muslim termasuk Aljazair, Bangladesh, Indonesia, Jordania, Malaysia, Maroko dan Pakistan yang didukung oleh Rusia, Cina dan Afrika Selatan pekan ini minta sidang istimewa di dewan dengan 47 anggota di Jenewa itu. Namun belum jelas apakah Rusia, Cina dan Afrika Selatan juga mendukung naskah rancangan resolusi itu, yang hanya ditandatangani oleh negara-negara Muslim. Sejumlah diplomat mengatakan, negara-negara Barat, termasuk anggota Uni Eropa, diperkirakan akan berusaha untuk melunakkan bahasanya dan mengupayakan perubahan yang akan minta pada Hizbullah untuk menghentikan serangan rudalnya. Baik Israel maupun pendukung utamanya, AS, memiliki kursi di dewan itu. Resolusi negara-negara Muslim itu mengutuk "serangan udara besar-besaran dan membabibuta Israel", utamanya di desa Qana bulan lalu, yang dianggap "pembunuhan besar-besaran". Laporan awal menyebutkan korban tewas di Qana lebih dari 54 orang, yang menarik kebencian internasional, tapi pemerintah Libanon kemudian mengatakan telah menemukan 28 mayat di tempat kejadian, separuh dari mereka anak-anak. Misi diplomatik Israel di Jenewa mengatakan, Rabu, bahwa permintaan untuk mengadakan sidang itu telah mengabaikan "kejahatan perang tak terhitung" oleh milisi Syiah Libanon Hizbullah terhadap warga Israel. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Louise Arbour, yang mengatakan pembunuhan dan pemuntungan warga sipil di kedua negara itu dapat menjadi kejahatan perang, diperkirakan akan memberikan sambutan pada pertemuan di Jenewa itu.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006
