Medan (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta agar kenaikan pangkat jenderal bintang empat kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak terus menjadi polemik karena tidak memiliki kepentingan atau bentuk transaksi politik.
"Saya pikir sudah cukup tidak perlu lagi dipolemikkan karena pemberian itu tidak punya kepentingan apapun, tidak ada transaksi politik dan seterusnya," kata Moeldoko ditemui media usai Kuliah Umum Peluang dan Tantangan Kaum Muda Menuju Indonesia Emas 2045 di kampus Universitas Sumatera Utara, Medan, Jumat (1/3).
Moeldoko menjelaskan bahwa Menhan Prabowo diberhentikan dengan hormat dan mendapatkan hak gaji. Dia juga mendapatkan penghargaan bintang Yudha Dharma Utama, yang merupakan penghargaan tertinggi di militer dan diberikan kepada orang-orang berprestasi.
"Di dalam pemberian kemarin Pak Presiden sangat clear ini adalah bentuk apresiasi dari negara dan peneguhan kepada yang bersangkutan di dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara yang lebih peneguhan pengabdian," ujarnya.
Sebelumnya, dalam Rapim TNI Tahun 2024 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta pada Rabu (28/2), Prabowo Subianto menerima kenaikan pangkat istimewa dari purnawirawan jenderal bintang tiga menjadi jenderal bintang empat kehormatan dari Presiden RI Joko Widodo.
Presiden menganugerahkan penghargaan kepada Menhan Prabowo karena dinilai berjasa dan berkontribusi terhadap pembangunan bangsa secara khusus di bidang pertahanan dan keamanan.
"Saya ingin menyampaikan penganugerahan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI kehormatan kepada Bapak Prabowo Subianto. Penganugerahan ini adalah bentuk penghargaan sekaligus peneguhan untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara," ujar Presiden dalam acara Rapim TNI-Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu.
Baca juga: Naik pangkat jenderal bintang empat, Prabowo: Kayaknya berat ya
Baca juga: Menko Hadi nilai pemberian bintang empat ke Prabowo sesuai prosedur
Baca juga: Jokowi tepis kenaikan pangkat Prabowo bagian dari transaksi politik
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024