KPU-Kemendagri temukan 20,3 juta data pemilih bermasalah

Hasil pertemuannya sudah ada kemajuan, tetapi masih ada data yang harus disinkronkan kurang lebih 20,3 juta yang elemen datanya berbeda,"

Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemilihan Umum dan Kementerian Dalam Negeri menemukan 20,3 juta data pemilih yang berbasiskan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) masih bermasalah, kata Dirjen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Irman di Jakarta, Jumat petang.

"Hasil pertemuannya sudah ada kemajuan, tetapi masih ada data yang harus disinkronkan kurang lebih 20,3 juta yang elemen datanya berbeda," kata Irman usai rapat kerja antara KPU, Kemendagri, Komisi II DPR dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Gedung KPU Pusat Jakarta.

Sebanyak 20,3 juta data pemilih tersebut belum terkonfirmasi terkait lima elemen data kependudukan, yaitu nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, jenis kelamin dan nomor induk kependudukan (NIK).

Perbedaan data kependudukan dengan data pemilih tersebut diperoleh dari 190 juta data penduduk DP4 yang telah diserahkan Kemendagri kepada KPU pada Februari lalu.

Raker tersebut merupakan yang kedua kalinya setelah raker pertama digelar pekan lalu di Kantor Kemendagri. Raker berikutnya dijadwalkan digelar di DPR dengan menghadirkan Menteri Dalam Negeri pada 10 Oktober, sebelum rekapitulasi penetapan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2014 secara nasional pada 13 Oktober.

Dalam raker pertama tersebut terungkap bahwa kekisruhan sinkronisasi antara data DP4 dengan data daftar pemilih sementara (DPS) untuk menyusun DPT terjadi karena disintegrasi sistem informasi yang dimiliki oleh Kemendagri dan KPU.

Akibatnya, baik Kemendagri dan KPU masing-masing merasa memiliki data yang valid untuk menyusun DPT. Hal itu juga berakibat pada batalnya penetapan DPT secara serentak di tingkat kabupaten-kota oleh KPU.

Ketua KPU Husni Kamil Manik sempat mengatakan pihaknya menemukan data ganda di DPSHP sebesar 49 juta pemilih dari sebelumnya ditelusuri terdapat 65 juta pemilih.

Penyisiran data tersebut, lanjut Husni, akan dilakukan secara terpusat di Jakarta selama tidak memerlukan konfirmasi data di lapangan.(*)