KemenpanRB: Informasi cuaca dan iklim harus cepat diterima masyarakat

Dan yang paling diperlukan yaitu mempercepat proses digitalisasi pelayanan data dan informasi; masyarakat cukup mengakses layanan secara daring tanpa perlu tatap muka lagi

Jakarta (ANTARA) - Analis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) mengingatkan pentingnya penyampaian informasi terkait analisis cuaca dan iklim yang cepat dan tanpa hambatan kepada masyarakat, supaya langkah mitigasi potensi kebencanaan dapat segera dilakukan.

Pernyataan tersebut diungkapkan Analis Kebijakan Publik KemenpaRB Retno Dwi dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) bertajuk "Peningkatan Standar Pelayanan PTSP BMKG Pusat" di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, setidaknya ada tiga hal yang harus segera dievaluasi oleh BMKG sebagai lembaga yang mempunyai otoritas penyampaian dan pengelolaan data informasi cuaca dan iklim nasional.

Pertama, BMKG harus secara efektif mensosialisasikan mana data informasi bersifat khusus, dan umum, sehingga tidak terjadi kebingungan di kalangan masyarakat untuk mendapatkan akses.

Hal demikian perlu dilakukan mengingat ada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2018 untuk mengeluarkan data informasi yang bersifat khusus, pihak yang membutuhkan dikenakan tarif atas jenis PNBP (penerimaan negara bukan pajak).

Kemudian, penyederhanaan birokrasi terkait syarat administrasi permintaan informasi cuaca dan iklim juga mutlak untuk dievaluasi. Menyusul PTSP BMKG masih mewajibkan masyarakat untuk melampirkan kartu tanda penduduk sebagai syarat permohonan permintaan data informasi.

Padahal menurutnya, saat ini sudah ada sistem birokrasi terintegrasi yang dilayani oleh Kementerian Dalam Negeri sehingga publik tidak perlu melakukan pendataan secara manual atau mandiri seperti yang masih diterapkan BMKG.

"Dan yang paling diperlukan yaitu mempercepat proses digitalisasi pelayanan data dan informasi; masyarakat cukup mengakses layanan secara daring tanpa perlu tatap muka lagi," ujarnya.

Semua evaluasi tersebut merupakan masukan yang disampaikan oleh masyarakat, lembaga pemerintah bidang kebencanaan, termasuk pelaku usaha swasta seperti penyedia jasa telekomunikasi, jasa inspeksi pertanian dan kehutanan, hingga media massa dalam forum konsultasi.

Untuk itu, Retno berharap BMKG dapat menindaklanjuti hasil konsultasi ini dengan meningkatkan standar pelayanan nya salah satu masukan yang mengemuka adalah percepatan waktu pelayanan penerbitan hasil analisis cuaca dan iklim dari sebelumnya selama 14 menjadi 7 hari.

Sementara itu, Staf Kepala Bagian Humas BMKG Taufan Maulana mengatakan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi semua masukan yang diberikan kepada instansi nya tersebut semata untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sekaligus pula menyebutkan, bahan evaluasi itu akan segera dibahas dan menargetkan pada tahun ini semuanya bisa direalisasikan kepada masyarakat, termasuk percepatan waktu pelayanan yang menjadi 7 hari kerja saja.

Terlepas dari situ, ia memastikan, dengan segala keterbatasan BMKG siap bekerja secara profesional untuk menyajikan data dan informasi analisis cuaca dan iklim secara cepat, tepat, dan akurat sehingga dapat mendukung upaya mitigasi potensi kebencanaan (Hidro-meteorologi, gempa bumi, gelombang laut, tsunami) sebagaimana yang selama ini telah dijalankan.