DJPb Kemenkeu sebut KUR di NTT pada 2024 tersalur lebih awal

Ada peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang baru tersalurkan pada Maret, tahun ini tersalur Januari dan cukup tinggi juga

Kupang, NTT (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyebutkan kredit usaha rakyat (KUR) pada 2024 tersalurkan lebih awal bila dibandingkan dengan 2023.

"Ada peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang baru tersalurkan pada Maret, tahun ini tersalur Januari dan cukup tinggi juga," kata Kepala Kantor Wilayah DJPb NTT Catur Ariyanto Widodo di Kupang, NTT, Kamis.

DJPb NTT mencatat total penyaluran KUR pada Januari 2024 sebesar Rp198,40 miliar. Jumlah tersebut tersalurkan pada 4.363 debitur yang berada di 22 kabupaten dan kota di NTT.

Catur mengatakan penyaluran KUR terbesar masih melalui BRI dengan jumlah penyaluran mencapai Rp162,92 miliar untuk 3.875 debitur.

Secara spasial, penyaluran KUR terbesar ada di Kota Kupang dengan total penyaluran sebanyak RP20,83 miliar.

Sedangkan, sektor dengan penyaluran terbesar yaitu sektor perdagangan besar dan eceran dengan persentase 56,4 persen dari total penyaluran pada Januari 2024.

Untuk mengoptimalkan penyaluran KUR pada 2024, kata dia, ada beberapa hal yang perlu mendapatkan penekanan.

Ia menyebutkan perlunya optimalisasi peran pemerintah daerah untuk mengunggah data calon debitur KUR baru, lalu melakukan monitoring evaluasi dan pemberdayaan calon debitur.

"Dengan adanya sistem yang sudah terkoneksi dalam Sistem Informasi Kredit Program, maka pemerintah daerah perlu mendorong upaya monitoring evaluasi dan mengunggah calon debitur ke sistem tersebut sehingga memudahkan perbankan untuk melakukan penilaian terhadap kepada calon debitur," ucapnya.

Hal lain yang berkaitan dengan kebijakan KUR adalah penyelesaian carry over subsidi.

Lalu, adanya integrasi sistem yakni pengintegrasian Sistem Informasi Kredit Program dengan beberapa sistem lain seperti sistem kepegawaian, Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan, serta Online Single Submission dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.

"Perizinan usaha dan SLIK berkaitan dengan kesehatan keuangan dari calon debitur," ucapnya.