Pemkab Sorong anggarkan Rp2 miliar berdayakan UMKM Papua

Itu bagian dari perhatian pemerintah untuk mendongkrak usaha mereka supaya tumbuh dan berkembang

Aimas (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sorong, Papua Barat Daya menganggarkan Rp2 miliar dalam APBD 2024 untuk memberdayakan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) orang asli Papua (OAP) di wilayah itu.

Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UMKM Kabupaten Sorong Marthen Pajala di Sorong, Kamis menjelaskan pelaku UMKM OAP di Kabupaten Sorong sebanyak 1.825 orang menjadi prioritas perhatian pemerintah di tahun ini.

"Itu bagian dari perhatian pemerintah untuk mendongkrak usaha mereka supaya tumbuh dan berkembang," katanya.

Ini, kata dia, dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas mereka sekaligus memberikan dana tambahan supaya mereka juga bisa tumbuh dan berkembang secara baik dan maksimal dalam rangka memajukan usahanya.

"Di 2024 ini kita anggarkan Rp2 miliar untuk orang asli Papua supaya membantu usaha UMKM mereka tumbuh, berkembang dan bersaing dengan masyarakat lain," katanya.

Dari Rp2 miliar itu, sebut dia, Rp1,7 miliar dibagi secara rata kepada setiap pelaku UMKM orang asli Papua, sementara Rp300 juta untuk kegiatan monitoring, pelatihan dan pendampingan kepada para pelaku UMKM Papua.

Dia menyebutkan, bantuan keberpihakan itu sudah berjalan sejak 2023 dengan nominal dana yang sama. Pada 2023, Pemerintah Kabupaten Sorong memberikan bantuan kepala pelaku UMKM OAP sebanyak 850 orang dengan total dana Rp2 miliar dengan rincian masing-masing mendapatkan Rp2 juta.

"Saat itu masing-masing pelaku UMKM mendapatkan anggaran Rp2 juta, kemudian yang belum dapat akan dibantu pada tahun ini," bebernya.

Dia menyebutkan, pelaku UMKM orang asli Papua ini lebih berkecimpung pada bidang industri rumah tangga, peternakan, pedagang di pasar, perkebunan dan ketrampilan pembuatan tas noken, pelaku seni ukir, usaha pakaian adat Papua dan lain sebagainya.

Dia mengakui bahwa UMKM memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia karena memberikan sumbangan signifikan khususnya dalam pembentukan produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja.

UMKM juga dipercaya memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi sehingga dapat menjadi penopang bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian.

"Itulah yang kemudian menjadi dasar bagi kita untuk memberikan bantuan modal bagi pelaku UMKM orang asli Papua, selain sebagai keberpihakan tetapi juga sebagai peluang untuk membangun ekonomi di wilayah ini," ujarnya.

Melalui keberpihakan terhadap orang asli Papua ini diharapkan mereka lebih maju dan sejajar dengan pengusaha non Papua.

Baca juga: DPR RI-Kemenparekraf kolaborasi tingkatkan kapasitas UMKM Kota Sorong