"Ekonomi itu bagian (elemen pendukung) dari akidah. Bagaimana mau shalat dengan baik, kalau perut masih lapar," katanya melalui keterangan di Jakarta, Rabu.
Habib Hilal, sapaan akrabnya, menyampaikan hal tersebut dalam sosialisasi rencana kerja Program Perhutanan Sosial yang dicetuskan PBNU di Pasuruan, Jawa Timur yang merupakan gerakan ekonomi berbasis masyarakat.
"Pengurus NU harus mendampingi masyarakat, harus tahu betul kebutuhan masyarakat,” kata dia.
Dalam kesempatan tersebut, Habib Hilal membuka rapat kerja sekaligus meresmikan pemakaian gedung Balai Diklat NU Jatim untuk program perhutanan sosial.
Ia juga menyampaikan salam dari Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf kepada para peserta raker.
Baca juga: KLHK ungkap pencapaian deforestasi terendah dalam sejarah kehutanan RI
Dalam kesempatan yang sama, Ketua PBNU yang membidangi Perhutanan Sosial KH Fahmy Akbar Idries menyatakan Program Perhutanan Sosial diupayakan untuk mencapai hasil yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
Dia menyampaikan kepada Lembaga Pengembangan Pertanian untuk membuat profiling setiap titik program perhutanan sosial serta mendorong promosi kisah-kisah sukses program perhutanan sosial kepada masyarakat umum.
"Mempromosikan kepada masyarakat sangat penting untuk membuktikan dan membangun kepercayaan masyarakat atas peran-peran nyata NU untuk masyarakat," kata mantan pimpinan GP Ansor era Gus Ipul itu.
Hal itu juga bisa menciptakan iklim bersaing dalam pelaksanaan program kerja lembaga di NU dan akan menciptakan kinerja yang lebih baik di masa depan.
Program Perhutanan Sosial merupakan bagian dari Gerakan Keluarga Maslahat NU (GKMNU). Program yang dimulai pada awal pengurusan PBNU KH Yahya Cholil Staquf ini adalah program kerja sama PBNU dengan pemerintah.
Baca juga: Penerima program TORA di Banyuwangi bawa gunungan hasil bumi
Baca juga: Tokoh: Realisasi UU masyarakat adat perlu jadi fokus pemimpin terpilih
Pewarta: Sean Muhamad
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024