DJKN Bali Nusra targetkan 437 sertifikasi BMN tahun 2024

Kalau dibandingkan dengan tahun kemarin, kita telah mencapai hampir seratus persen lebih, sehingga diharapkan nanti akhir 2024 target dapat terealisasi sampai 100 persen

Kupang (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara (Kanwil DJKN Bali Nusra) menargetkan sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah sebanyak 437 sertifikat pada 2024 untuk program dan proyek strategis nasional.

"Kalau dibandingkan dengan tahun kemarin, kita telah mencapai hampir seratus persen lebih, sehingga diharapkan nanti akhir 2024 target dapat terealisasi sampai 100 persen," kata Kepala Seksi Informasi Kanwil DJKN Bali Nusra Yuniantoro Sudrajad secara daring dalam Konferensi Pers "Katong Pung APBN" di Kota Kupang, Rabu.

Berdasarkan data DJKN Bali Nusra, realisasi sertifikasi BMN tanah di NTT pada 2023 mencapai 999 sertifikasi, jauh lebih besar dari target sebesar 823 sertifikasi.

Pada tahun ini, kata dia, terdapat beberapa kategori baru dalam program sertifikasi yang sebelumnya dikenal hanya K1 sekarang menjadi K1, K2, K3, dan K4 sehingga perlu dilakukan penyesuaian baik dari sisi kebijakan, penganggaran, maupun produk yang dihasilkan.

Yuniantoro mengatakan capaian realisasi Januari ini memang masih nihil karena masih awal tahun.

Namun ia mengatakan ada beberapa permasalahan pada umumnya terkait tanah-tanah yang belum tersertifikasi, diantaranya berkaitan dengan penguasaan lahan atau tanah oleh pihak ketiga.

Jadi, kata dia, masih ada sertifikat atau tanah yang belum seratus persen dikuasai pemerintah.

Untuk mengatasi hal itu, DJKN Bali Nusra pun berkoordinasi dengan para pihak terkait, diantaranya Badan Pertanahan Nasional yang lebih mengetahui terkait asal usul tanah yang hendak disertifikasi.

"Perlu effort lebih dari kami khususnya DJKN untuk bisa mengatasi permasalahan itu," kata dia.

Lebih lanjut ia menjelaskan ada beberapa pendanaan pengadaan lahan untuk meningkatkan pembangunan di NTT.

Ia menyebut Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah DJKN khusus membantu pendanaan pengadaan lahan dengan jumlah yang telah tersalurkan untuk pembangunan proyek strategis nasional di NTT sebesar Rp173 miliar.

Pendanaan sejumlah itu terbagi untuk pembangunan Bendungan Mbay sebesar Rp111,4 miliar, lalu Bendungan Napun Gete sebesar Rp45,4 miliar, dan Bendungan Temef sebesar Rp1,6 miliar.