IGJ usulkan pemerintah ciptakan kondisi yang menguntungkan nelayan

Pemerintah berkewajiban untuk menciptakan kondisi yang menghasilkan harga ikan yang menguntungkan bagi nelayan.

Jakarta (ANTARA) - Organisasi masyarakat sipil, Indonesia for Global Justice (IGJ) merekomendasikan pemerintah untuk menciptakan kondisi yang kondusif, sehingga harga ikan di pasar menguntungkan bagi nelayan.

"Dalam konteks jaminan kepastian usaha, pemerintah berkewajiban untuk menciptakan kondisi yang menghasilkan harga ikan yang menguntungkan bagi nelayan," ujar Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Rahmat Maulana Sidik dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu.

Sedangkan dalam konteks jaminan risiko penangkapan ikan, pemerintah diusulkan untuk memberikan perlindungan kepada nelayan atas risiko yang dihadapi nelayan dalam bentuk asuransi perikanan dan asuransi jiwa.

Sedangkan dalam operator penangkapan ikan, kapal-kapal dalam skala industri agar diperhatikan, terutama terkait praktik illegal, unreported and unregulated fishing (IUUF/penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan dan tidak sesuai aturan).

Kemudian terkait bahan bakar minyak (BBM) subsidi bagi nelayan, pihaknya merekomendasikan agar menjelaskan makna nelayan sebagai subjek yang bakal mendapatkan subsidi perikanan.

Usulan tersebut diharapkan dibawa oleh delegasi Indonesia dalam Konferensi Tingkat Menteri ke-13 (KTM13) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab pada 26-29 Februari 2024, serta akan menjadi bahan masukan bagi negosiasi WTO pada KTM13 yang akan berakhir pada 29 Februari 2024.

Kesepakatan yang dihasilkan dalam konferensi itu diharapkan tidak membahayakan mata pencaharian.
Baca juga: Aruna-USAID berkolaborasi kembangkan praktik perikanan berkelanjutan
Baca juga: Kelompok nelayan kecil sampaikan rekomendasi isu untuk KTM13 WTO