Pemprov Jateng gelar 100 kali Gerakan Pangan Murah hingga Lebaran 2024

harga komoditas di GPM lebih murah jika dibandingkan dengan harga di pasar karena Pemprov Jateng memberikan subsidi transportasi

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bakal menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 100 kali hingga Idul Fitri 1445 H atau Lebaran 2024 untuk menstabilkan inflasi dan menurunkan harga beras di pasaran.

"Sampai saat ini sudah terealisasi 72 kegiatan GPM," kata Penjabat Gubernur Jateng Nana Sudjana dalam pernyataan di Semarang, Rabu.

Hal tersebut disampaikannya usai meninjau kegiatan GPM di halaman Kantor Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jateng.

Menurut dia, penggencaran GPM dilakukan karena hingga kini harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok masyarakat mengalami kenaikan, terutama beras.

Ia menyebutkan harga beras medium sekitar Rp15.000-16.000 per kilogram dan beras premium di kisaran Rp19.000-20.000 per kg, sementara harga komoditas cabai, telur dan daging juga fluktuatif.

Selain menstabilkan inflasi, kata dia, GPM juga dimaksudkan membantu keterjangkauan masyarakat membeli bahan pangan.

Menurut dia, harga komoditas di GPM lebih murah jika dibandingkan dengan harga di pasar karena Pemprov Jateng memberikan subsidi transportasi kepada para vendor.

Dicontohkannya di Kabupaten Magelang, setidaknya ada 13 vendor yang dilibatkan dalam GPM, dengan menyediakan bahan pangan berupa beras, gula, minyak goreng, ayam potong, telur, hingga tepung.

Nana mengatakan antusias masyarakat juga tinggi sehingga Bulog Cabang Magelang yang semula menyediakan stok 6 ton beras, kemudian menambah stok 2 ton, jadi total 8 ton beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).

Ada pula, kata dia, stok beras yang dijual oleh gabungan kelompok tani (Gapoktan) setempat sekitar 2 ton.

"Alhamdulillah, pelaksanaan GPM cukup ramai. Ini terus kami gelorakan, tidak hanya provinsi, tetapi mungkin nanti dari kabupaten/kota melakukan hal sama," kata Nana.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Jateng Dyah Lukisari menambahkan bahwa pemilihan Kabupaten Magelang sebagai lokasi GPM karena pernah masuk dalam kategori indeks perkembangan harga (IPH) tinggi.

"Selain itu, (Kabupaten Magelang) menjadi salah satu daerah dari 17 kabupaten dengan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah," katanya.