Bapanas sebut FSVA rujukan untuk tekan kemiskinan dan stunting

FSVA disusun menggunakan indikator yang mewakili tiga aspek, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) menjadi rujukan dalam pengentasan daerah rentan rawan pangan, penurunan kemiskinan dan penurunan stunting.

“FSVA sekarang ini sudah digunakan sebagai rujukan dalam menetapkan lokus dan target intervensi program pengentasan daerah rentan rawan pangan, penurunan kemiskinan, juga penurunan stunting, karena FSVA disusun menggunakan indikator yang mewakili tiga aspek, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan,” kata Arief dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Bapanas merilis hasil penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) dan Prevalence of Undernourishment (PoU) 2023.

Berdasarkan hasil analisis disampaikan bahwa sejumlah kabupaten/kota mengalami perbaikan status daerah rentan rawan pangan, mengindikasikan pergerakan positif situasi ketahanan pangan Indonesia.

Arief menyampaikan ada 68 kabupaten/kota atau sekitar 13 persen daerah teridentifikasi sebagai daerah rentan rawan pangan prioritas 1-3, jumlahnya menyusut sebanyak 6 kabupaten/kota jika dibandingkan dengan hasil FSVA tahun 2022 yang jumlahnya 74 kabupaten/kota atau 14 persen persen dari total daerah Indonesia.

Baca juga: Bapanas pastikan stok beras aman hingga Ramadhan

Baca juga: Bapanas sebut pemberian bansos bukan penyebab naiknya harga beras

“Hal ini semakin mendekatkan kita pada capaian RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2024 sebagaimana telah ditargetkan pemerintah sebesar 12 persen atau sekitar 61 kabupaten/kota rentan rawan pangan,” beber Arief.

Dia menerangkan kerawanan pangan dan kemiskinan menurut Arief merupakan dua hal yang berkaitan erat sehingga upaya dalam pengentasan kemiskinan akan berpengaruh nyata dalam mengurangi masyarakat rawan pangan. Indonesia juga dihadapkan pada permasalahan PoU.

“Angka PoU ini yang digunakan untuk mengukur pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada tujuan ke-2, yaitu mengakhiri kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan gizi serta meningkatkan pertanian berkelanjutan serta pencapaian kinerja dalam RPJMN 2020-2024,” sebut Arief.

Dia menyebut capaian angka PoU tahun 2023 sebesar 8,53 persen mengindikasikan adanya perbaikan dibanding tahun 2022 yang awalnya sebesar 10,21 persen. Sejalan dengan penurunan angka kemiskinan (P0) 9,54 persen di tahun 2022 sekarang menjadi 9,36 persen.

“Ini sudah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 untuk Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem,” jelas Arief.

Arief menambahkan bahwa FSVA juga telah menjadi bagian dari upaya transformasi sebagai sarana penyediaan data dan informasi seputar kondisi terkini pangan dan gizi di Indonesia yang terintegrasi.

“Guna mendukung pelaksanaan peran Bapanas sebagai motor utama dalam mewujudkan peningkatan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan,” kata Arief.

Arief menyebut berdasarkan besaran PoU menurut provinsi tahun 2023, Provinsi Papua merupakan provinsi dengan PoU terbesar yaitu 35,63 persen, sedangkan Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi dengan PoU terkecil yakni 2,17 persen.

Adapun sebanyak 85,29 persen provinsi di Indonesia memiliki PoU di atas target nasional (PoU>5,2 persen) dan 5 provinsi atau setara 14,71 persen di bawah target nasional. Provinsi-provinsi tersebut adalah Nusa Tenggara Barat (NTB), DKI Jakarta, Banten, Bali dan Kalimantan Selatan.

Menurut Arief capaian FSVA dan PoU tersebut merupakan hasil kolaborasi kerja bersama pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah dalam upaya intervensi pengendalian kerawanan pangan.

"Di antaranya bantuan pangan ke daerah rawan pangan yang menyasar 22 kabupaten/kota berbasis FSVA dan PoU, penyaluran bantuan pangan beras untuk 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) se-Indonesia, serta bantuan penanganan stunting berupa telur dan daging ayam untuk keluarga risiko stunting (KRS)," kata Arief.

Baca juga: Bapanas: Tambahan impor 1,6 juta ton cegah risiko kekurangan beras

Baca juga: Bapanas sebut daerah rentan rawan pangan turun jadi 68 pada 2023