Mendagri sebut data Dukcapil penting untuk pembangunan dan bansos

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pentingnya data yang dimiliki Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tingkat pusat maupun daerah bagi kepentingan publik, di antaranya untuk perencanaan pembangunan.

Berdasarkan siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu, kepentingan lainnya untuk pendataan kemiskinan ekstrem, tingkat pendidikan, hingga pembagian bantuan sosial (bansos).

"Saya memberikan penghargaan karena ini acara (rakornas) terlihat sederhana, tetapi memiliki makna dan arti yang sangat penting bagi bangsa ini. Dukcapil (kependudukan dan pencatatan sipil) adalah salah satu jantung bangsa ini karena data yang dimiliki oleh Dukcapil menjadi basis data hampir semua persoalan dan perencanaan di negara ini,” kata Tito di Batam, Kepulauan Riau, Selasa (27/2).

Dia menegaskan data dukcapil penting karena bisa dimanfaatkan banyak sekali pengguna, baik pihak pemerintah maupun swasta.

Dukcapil merupakan satu-satunya instansi yang memiliki data kependudukan terlengkap dibanding dengan instansi mana pun di Indonesia.

"Kalau kita mau bertanya jumlah penduduk, maka yang paling lengkap dan paling akurat adalah Dukcapil, maka data kitalah yang dipakai," ujarnya.

Tito merinci data-data yang dimiliki Dukcapil tersebut terdiri atas jumlah penduduk Indonesia keseluruhan, jumlah penduduk berdasarkan gender, tingkat pendidikan, hingga data biometrik berisi tiga data unik yang meliputi sidik jari, face recognition, dan retina (iris mata).

Data tersebut pun masih bisa dibelah-belah kembali berdasarkan pulau, provinsi, kabupaten, hingga desa.

"Data ini kalau dimiliki oleh perusahaan tertentu misalnya yang ingin tahu produk ini cocoknya di daerah mana. Misalnya, untuk segmen anak muda, anak muda yang di bawah 20 tahun. Kalau seandainya kita sortir, kita filter, maka ketahuan daerahnya mana-mana saja," jelas Tito.

Basis data tersebut, sambung Mendagri, nantinya akan berkembang menjadi semakin modern dengan bantuan teknologi. Pemerintah akan mengembangkan kartu tanda penduduk (KTP) digital yang penting untuk berbagai keperluan di masa depan.

"Nah KTP digital ini nanti akan dipakai juga oleh pemerintah untuk membuat sistem pemerintahan berbasis elektronik, satu data yang akan digunakan basis datanya adalah digital ID," ucapnya.

Dia juga memberikan apresiasi atas terobosan-terobosan yang telah dilakukan Dukcapil, di antaranya mengintegrasikan sistem administrasi kependudukan yang memudahkan masyarakat untuk memperpanjang KTP, mencetak kartu keluarga (KK), dan berbagai keperluan kependudukan lainnya.

"Nah ini sangat membantu masyarakat. Bayangkan yang dari Papua, misalnya, sekolah di Yogya, masa untuk membuat memperpanjang KTP dia harus pulang ke Papua. Ongkosnya berapa itu, Rp10 juta mungkin terbang bolak-balik hanya untuk memperpanjang itu, tetapi ini bisa dikerjakan di Yogya atau di tempat lain," ungkap Tito.

Di sisi lain, dalam rangka memberikan apresiasi bagi Dukcapil di tingkat daerah, Tito bersama dengan Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi juga turut memberikan penghargaan secara simbolis kepada daerah-daerah penerima penghargaan Dukcapil Award dan penerima sertifikat ISO 27001.

Kategori "Dukcapil Prima Award" Wilayah Indonesia Barat diraih Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Temanggung, dan Kota Jakarta Timur.

Kategori "Dukcapil Prima Award" Wilayah Indonesia Tengah diraih Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Buleleng, dan Kota Makassar.

Kategori "Dukcapil Prima Award" Wilayah Indonesia Timur diraih Provinsi Papua, Kabupaten Mimika, dan Kota Jayapura.

Selanjutnya, Kategori Khusus "Dukcapil Prima Award" Tahun 2024 diraih Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Bengkalis, Kota Ambon, dan Kota Batam.

Terakhir, penerima Sertifikat ISO 27001 diraih oleh Provinsi Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Bengkulu.