KPK fokus cegah korupsi sektor-sektor strategis

Karena itu dalam upaya pencegahan korupsi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Sulawesi Utara, KPK bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyelenggarakan semiloka pencegahan korupsi,"

Manado (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi fokus mencegah terjadinya korupsi pada sektor-sektor strategis seperti pertambangan, ketahanan pangan dan pendapatan.

"Karena itu dalam upaya pencegahan korupsi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Sulawesi Utara, KPK bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyelenggarakan semiloka pencegahan korupsi," kata Juru Bicara KPK Johan Budi pada semiloka pencegahan korupsi KPK dan BPKP, di Manado, Rabu.

Dia mengatakan dari semiloka ini diharapkan terjadinya peningkatan akuntabilitas pelayanan publik, pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dan sektor strategis di daerah ini.

Menurut dia, tema kegiatan semiloka ini difokuskan pada upaya-upaya perbaikan pelayanan publik dan pengelolaan APBD yang transparan dan akutabel, sebab layanan publik yang baik merupakan elemen vital dan keberhasilan pemberantasan korupsi.

Dia menambahkan, pada semiloka ini dipaparkan rencana aksi hasil kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan tahun 2012, dan hasil pengamatan perubahan APBD yang dilaksanakan pada 2013, maupun hasil pengamatan pada sektor pertambangan dan sektor pendapatan di daerah ini.

Tak hanya itu, pada semiloka ini KPK dan BPKP akan mendorong partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan dan mengawal implementasi rencana aksi yang disampaikan pemerintah daerah dengan mengundang pihak-pihak terkait seperti "civil society organization" (CSO), akademisi dan unsur masyarakat lainnya.

"Rangkaian kegiatan pengamatan dan semiloka peningkatan akuntabilitas layanan publik, pengelolaan APBD dan sektor strategis seperti ini juga dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia. Ini sebagai bentuk aplikasi nyata dari kerjasama antara KPK dan BPKP yang dilandasi nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani pada 2011," katanya.

Dia menambahkan, semiloka ini merupakan tindaklanjut dari program koordinasi dan supervisi pencegahan KPK tahun 2012 yang telah dilaksanakan di 33 provinsi di seluruh Indonesia.

"Evaluasi dan perbaikan terhadap pendekatan serta fokus koordinasi dan supervisi pencegahan terus dilakukan dengan harapan dapat menurunkan potensi korupsi dan meningkatkan akuntabilitas pada tiga sektor tersebut. Pada akhirnya diharapkan akan memberikan kontribusi signifikan pada kesejahteraan masyarakat," katanya.

Pada semiloka yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Utara dihadiri Gubernur Sinyo Harry Sarundajang, Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono, Deputi Bidang Polsoskam BPKP Binsar Simanjuntak serta pejabat di jajaran pemerintah provinsi, serta kabupaten dan kota.
(KR-KAP/Z003)