"Ke depannya Jakarta harus meningkatkan ketahanan air bahwa kita ingin di Jakarta sendiri tidak sepenuhnya selalu bergantung terhadap air dari luar Jakarta, melainkan air dari sumber Jakarta," kata Ketua Subkelompok Perencanaan Bidang Geologi, Konservasi Air Baku dan Penyediaan Air Bersih Dinas SDA DKI Jakarta Elisabeth Tarigan.
Dalam Bincang Balkoters Setahun PAM Jaya Reborn di Jakarta, Selasa, Elisabeth menyebutkan, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PAM Jaya mengambilalih pengelola air bersih dan minum perpipaan di Jakarta secara penuh pada Februari 2023.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas SDA DKI Jakarta juga telah menetapkan kebijakan untuk pelayanan tersebut.
Dalam Bincang Balkoters Setahun PAM Jaya Reborn di Jakarta, Selasa, Elisabeth menyebutkan, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PAM Jaya mengambilalih pengelola air bersih dan minum perpipaan di Jakarta secara penuh pada Februari 2023.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas SDA DKI Jakarta juga telah menetapkan kebijakan untuk pelayanan tersebut.
Menurut Elisabeth, upaya ketahanan air di Jakarta tidak terlepas dari kerja sama dengan pihak pemangku kepentingan terkait (stakeholders) yang sudah menyiapkan kebijakan dan upaya yang disusun berdasarkan keputusan bersama.
Baca juga: PAM Jaya bangun museum air untuk edukasi siswa
Baca juga: Pemkot Jakut targetkan pada 2030 masyarakat tak gunakan air tanah
Baca juga: PAM Jaya bangun museum air untuk edukasi siswa
Baca juga: Pemkot Jakut targetkan pada 2030 masyarakat tak gunakan air tanah
"Nah terkait dengan cakupan pelayanan mungkin banyak yang sudah tahu bahwa Kota Jakarta belum 100 persen melayani air perpipaan, masih kurang lebih angka yang 65 persen," katanya.
Hal ini salah satunya yang harus tingkatkan. "Yaitu bagaimana caranya supaya bisa mencapai pelayanan 100 persen dengan air perpipaan," kata Elisabeth.
Hal ini salah satunya yang harus tingkatkan. "Yaitu bagaimana caranya supaya bisa mencapai pelayanan 100 persen dengan air perpipaan," kata Elisabeth.
Sebelumnya, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari meminta Pemprov DKI untuk terus meningkatkan penyediaan air bersih demi memenuhi salah satu hak dasar bagi warga Ibu Kota itu.
"Hak asasi manusia terkait air bersih harus diutamakan, selain daripada manfaat kebersihan juga terdapat ekonomi berbiaya tinggi jika dibiarkan," kata Eneng kepada wartawan di Jakarta, Rabu (7/2).
Eneng menjelaskan, pentingnya penyediaan air bersih sebagai upaya preventif kesehatan demi mengatasi permasalahan kesehatan hingga krisis yang terjadi di Jakarta.
Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024
