PUPR gelontorkan total Rp68,8 triliun bagi sarana prasarana dasar IKN

total dana sampai saat ini kurang lebih Rp68,6 triliun yang didistribusikan ke dalam 89 paket pekerjaan konstruksi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN hingga saat ini menggelontorkan total dana Rp68,8 triliun untuk pembangunan sarana dan prasarana dasar di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Saat ini Kementerian PUPR sedang membangun sarana dan prasarana dasar untuk menunjang pembangunan IKN dengan total dana sampai saat ini kurang lebih Rp68,6 triliun yang didistribusikan ke dalam 89 paket pekerjaan konstruksi," ujar Kasatgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga di Jakarta, Senin.

Danis menambahkan, adapun progres pembangunan Batch I di IKN sebesar 74 persen dengan total pagu terkontrak Rp24,84 triliun yang didistribusikan ke dalam 40 paket pekerjaan konstruksi.

Sedangkan untuk Batch II progres pembangunannya mencapai sebesar 23 persen, dengan total pagu terkontrak Rp43,7 triliun yang didistribusikan ke dalam 49 paket pekerjaan konstruksi.

Pembangunan saranan dan prasarana dasar di IKN ini terdiri dari pembangunan Istana Negara dan lapangan upacara dengan progres 56,37 persen.

Kemudian kawasan perkantoran, hunian, tempat ibadah, bendungan, sistem dan jaringan air minum, sanitasi serta juga pembangunan jalan tol.

Sebagai informasi, berdasarkan Rencana Induk IKN dalam Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menyatakan bahwa implementasi pembangunan IKN pada Tahap 1 yakni Rencana Pembangunan IKN tahun 2022-2024 dibagi ke dalam tiga alur kerja besar, yaitu pembangunan perkotaan, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan ekonomi.

Alur kerja pengembangan kota terdiri dari kegiatan yang berkaitan dengan rencana tata kota dan relokasi pemerintahan. Pada tahun 2022-2023, akan dilakukan pembangunan tahap awal di sebagian Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) tahap 1A Sub-BWP I.

Pada Tahap 1, perumahan untuk ASN, TNI, Polri dan BIN akan dibangun, baik berbentuk rumah tapak maupun unit apartemen, sarana peribadatan, pasar, serta fasilitas akmamin akan disediakan untuk mendukung konstruksi dan tahap awal pemindahan.

Pada awal tahun 2023, awal tahun 2024, hingga tahun 2025 dan selanjutnya, pembangunan fasilitas litbang, perguruan tinggi kelas dunia, lembaga pendidikan sepanjang hayat, pusat inovasi, fasilitas kesehatan, dan rumah sakit internasional akan dimulai.