Krisis di DPR, operasi pemerintah AS dihentikan

Satu faksi dalam satu partai dalam satu Kongres pada satu cabang kekuasaan tidak menghentikan seluruh pemerintahan hanya demi menggugat kembali hasil pemilu"

Washington (ANTARA News) - Amerika Serikat terancam menerapkan penghentian operasi pemerintah yang pertama dalam 17 tahun terakhir.

Langkah ini memicu penutupan sejumlah kantor pemerintah dan pengrumahan ratusan ribu PNS setelah Kongres gagal memenuhi tenggat waktu untuk meloloskan proposal anggaran dari pemerintah.

Sepuluh menit sebelum bunyi bel tengah malam di Washington dan sehari setelah Demokrat dan Republik gagal bersepakat, Gedung Putih memerintahkan kantor-kantor pemerintah federal untuk memprakarsai prosedur penghentian operasi pemerintahan.

"Kami mendesak Kongres bertindak cepat untuk meloloskan Resolusi Lanjutan demi memberi jembatan jangka pendek yang menjamin cukup waktu untuk meloloskan anggaran pada tahun fiskal tersisa," kata Direktur Manajemen dan Anggaran Sylvia Mathews Burwell.

Para wakil rakyat tak bersepakat mengenai anggaran, sebagian karena ada upaya untuk mengulur-ulur undang-udang kesehatan dari pemerintahan Obama.

"Ini hambatan yang tidak perlu bagi Amerika," kata Ketua Mayoritas Senat Harry Reid di Senat AS seperti dikutip AFP.

Ketika suasana krisis makin kentara, Washington tak mencapai kompromi, untuk kemudian mengantarkan pada bencana politik yang pernah terjadi pada 1996.

Baik Demokrak maupun Republik bertarung alot sehingga tak bisa bersepakat.

Obama menuduh Republik menyandera Amerika dengan tuntutan ekstrem politiknya, sebaliknya Republik menyerang Demokrat sebagai arogan.

Sekitar 800 ribu PNS Amerika akan dirumahkan, layanan-layanan pemerintah dipangkas, sementara monumen-monumen seperti Patung Liberty dan taman-taman nasional akan ditutup untuk sementara waktu.

Krisis bermula dari manuver Partai Teh dalam kubu Republik di DPR untuk mengupayakan pasal-pasal baru mengenai pengaturan anggaran pemerintah yang tujuannya demi menghambat implementasi UU kesehatan yang dipromosikan Obama.

Senat yang didominasi Demokrat dan Obama berulang kali menolak strategi ini dan mendesak Republik meloloskan perpanjangan pendanaan pemerintah untuk membiaya penghentian operasi pemerintah.

Penghentian operasi pemerintah ini menggambarkan krisis yang amat serius di AS mengenai perbedaan ideologis antara kubu Demokrat dan Republik dalam soal postur pemerintah AS dan perannya dalam kehidupan nasional.

"Satu faksi dalam satu partai dalam satu Kongres pada satu cabang kekuasaan tidak menghentikan seluruh pemerintahan hanya demi menggugat kembali hasil pemilu," kata Obama merujuk keterpelihannya lagi pada pemilu lalu.

Kubu Republik kukuh menjegal UU kesehatan ini, dan DPR telah meloloskan RUU yang akan menangguhkan mandat individu untuk membeli asuansi kesehatan selama setahun, seperti disebut dalam UU baru itu.

"Ini berkaitan dengan keadilan untuk semua orang Amerika," kata Ketua DPR dari Republik John Boehner yang berjuang keras menenangkan faksi Partai Teh yang antipemerintah dalam partainya. Namun Senat segera menolak RUU itu.

Langkah ini membuat pimpinan DPR kembali bernegosiasi mengenai proposal anggaran pemerintah.

Proses ini memerlukan waktu dan Reid berkirim pesan kepada Senat bahwa reses diambil jam 9.30 Selasa pagi waktu AS timur atau Selasa malam WIB nanti.

Obama mengingatkan penghentian operasi pemerintah akan berpengaruh buruk pada perekonomian yang merangkak pulih kembali dari resesi terburuk dalam dekade-dekade terakhir.

Consultants Macroeconomic Advisors mengamini hal ini dengan mengatakan penghentian operasi pemerintah akan menekan pertumbuhan menjadi 2,5 persen per tahun pada kuartal kedua.

Penghentian operasi pemerintah selama dua pekan diperkirakan akan memangkas 0,3 persen poin produk domestik bruto.

Langkah itu sendiri sudah berdampak buruk ke pasar modal di mana indeks Dow Jones turun 128,57 poin ke posisi 15.126,67 poin.

Pasar diperkirakan akan kian panik jika tak ada solusi cepat untuk mengatasi soal ini.

Kubu Republik menuntut Obama membuat konsesi dari UU kesehatan demi mengatasi beban utang 16,7 triliun dolar AS yang pada pertengahan Oktober nanti terancam default (gagal bayar) yang akan menjadi yang pertama dalam sejarah AS.

Namun hasil jajak pendapat menunjukkan mayoritas rakyat AS akan menyalahkan Republik atas penghentian operasi pemerintah ini, ketimbang menyalahkan Demokrat.

Boehner pun pusing karena harus memilih antara kepentingan lebih besar partainya atau menyalurkan faksi vokal dalam partainya, demikian AFP.