Menhub minta layanan digitalisasi transportasi laut terus ditingkatkan

Sistem kami buat lebih sederhana, menjadi satu

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meminta layanan digitalisasi di sektor transportasi laut terus ditingkatkan agar memberikan kemudahan bagi para pemangku kepentingan untuk menjalankan usahanya.

Menhub dalam keterangannya di Jakarta, Senin mengatakan pada sektor transportasi laut dan logistik dibutuhkan peningkatan dan pembenahan tata kelola terutama dalam simplifikasi tatanan birokrasi, aturan tata kelola, dan efisiensi proses bisnis logistik melalui digitalisasi layanan.

"Sistem kami buat lebih sederhana, menjadi satu, jangan semua direktorat membuat sistem sehingga membuat digitalisasi banyak dan membingungkan. Lakukan dengan konsisten dari pusat, bahkan kami buat layar di Kemenhub, di mana orang bisa melihat cara pengurusan tol laut dan perizinan dengan baik," ujar Menhub.

Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2024 di Jakarta, Senin.

Ia mengungkapkan bahwa pembangunan sektor transportasi laut memiliki tantangan yang besar, di antaranya pembenahan tata kelola sektor logistik, optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Terkait optimalisasi PNPB, Menhub mengatakan tantangan yang dihadapi tidak terbatas pada bagaimana PNBP terus dijaga dan ditingkatkan jumlahnya, tetapi juga kualitas jenis tarif dan layanan kepada masyarakat.

Adapun, realisasi PNBP Ditjen Perhubungan Laut pada 2023 mencapai Rp4,9 triliun atau 112,83 persen dari target APBN sebesar Rp4,4 triliun.

"Saya minta kepada seluruh satuan kerja agar dapat meningkatkan dan mengevaluasi pelaksanaan pemungutan PNBP serta potensi yang belum terpungut sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara," katanya.

Sedangkan soal kualitas SDM, Menhub mengatakan Ditjen Perhubungan Laut menjalankan program-program strategis dan memiliki jumlah pegawai sebanyak 13.281 sehingga diperlukan pemerataan peningkatan kompetensi bagi SDM di kantor pusat maupun unit pelaksana teknis (UPT).

Saat ini, penyebaran SDM dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan belum merata, khususnya pada UPT-UPT di wilayah Indonesia Timur. Oleh karena itu, perlu adanya prioritas program pengembangan SDM melalui program diklat teknis dan manajerial secara daring dan luring.

Raker Ditjen Perhubungan Laut tersebut memiliki tema "Dengan Kolaborasi dan Sinergitas, Ditjen Perhubungan Laut Optimis Wujudkan Transportasi Laut yang Andal mendukung Indonesia Maju".

Raker diharapkan dapat membangun kesamaan pemahaman, penanganan permasalahan dan dinamika bisnis pelayaran, dan menjadi evaluasi kinerja dalam rangka pengambilan keputusan dan kebijakan di bidang transportasi laut.

Turut hadir pada kegiatan tersebut, yaitu jajaran eselon I Kemenhub dan Kepala UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.