Australia tegaskan penghormatan kedaulatan bahas penyelundupan manusia

Saya ingin menegaskan secara terbuka dan pribadi bahwa Pemerintah Australia menghormati sepenuhnya kedaulatan dan integritas kawasan Indonesia,"

Jakarta (ANTARA News) - Perdana Menteri Australia Tony Abbott, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, menegaskan penghormatan penuh Pemerintah Australia kepada kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Perdana Menteri baru Australia itu dalam pernyataan pers bersama dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seusai pertemuan bilateral kedua pemerintah.

"Saya ingin menegaskan secara terbuka dan pribadi bahwa Pemerintah Australia menghormati sepenuhnya kedaulatan dan integritas kawasan Indonesia," katanya seraya mengatakan bahwa Australia memandang isu penyelundupan manusia sebagai masalah kedaulatan.

Pembahasan mengenai penghormatan kedaulatan masing-masing negara itu muncul saat kedua pemerintah membahas solusi bagi kasus penyelundupan manusia. Dalam beberapa tahun terakhir ratusan pencari suaka dan imigran ilegal berusaha memasuki Australia melalui Indonesia. Banyak diantaranya yang gagal dan menjadi korban di laut lepas karena kondisi kapal yang tidak layak.

Menurut PM Australia, Pemerintah Indonesia dan Australia telah melakukan pertemuan yang jujur, bersahabat dan konstruktif terkait penyelesaian isu penyelundupan manusia dan kedaulatan negara.

"Kami telah melakukan pertemuan yang bersahabat, jujur dan konstruktif terkait isu penyelundupan manusia...nanti pembicaraan akan dilakukan di tingkat menteri," katanya.

Menurut dia, kedua pemerintah sepakat untuk mengatasi permasalahan tersebut baik di darat, di laut maupun di perbatasan.

Sebelumnya, Presiden Yudhoyono menilai upaya penyelesaian kasus manusia perahu memerlukan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Australia, sekalipun telah ada kerangka kerja sama internasional Bali Process untuk mengatasi penyelundupan manusia.

"Indonesia telah berusaha terus menerus mengatasi masalah ini, Australia juga. Tapi akan lebih baik kalau ada kerja sama bilateral berdasarkan Bali Process untuk mengatasi masalah ini dengan sebaik-baiknya," kata Presiden.

Menurut Presiden, Indonesia dan Australia sama-sama menjadi korban dalam kasus penyelundupan manusia itu mengingat ratusan warga negara asing berupaya mencapai Australia setiap tahunnya dengan melalui Indonesia.

Oleh karena itu, tambah dia, solusi mengatasi permasalahan manusia perahu itu adalah kerja sama yang efektif, tepat dan baik.

Namun menurut Presiden, forum pertemuan bilateral kali ini bukan untuk mendiskusi secara detail kegiatan operasional atau cara-cara kerja sama untuk mengatasi kasus tersebut.

"Nanti ada forum lebih lanjut, yang jelas baik Perdana Menteri Australia atau saya telah memiliki komitmen untuk menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya," katanya.

Bali Process adalah perjanjian kerangka kerja internasional yang disepakati di Bali pada Febuari 2002 untuk mengatasi banjirnya pencari suaka dan perdagangan manusia. Sekitar 50 negara dan lembaga-lembaga internasional turut berpartisipasi dalam Bali Process.

(G003/Z003)