Sekjen menegaskan kembali harapannya bahwa pemilihan umum 2014 mendatang hendaknya berlangsung secara transparan, partisipatif dan demokratis,"
PBB (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa Ban Ki-moon Sabtu menyeru orang kuat Fiji Voreqe Bainimarama untuk memastikan pemilihan umum yang dijanjikan tahun depan berlangsung transparan dan demokratis, kata seorang juru bicara.
Ban dan perdana menteri Fiji mengadakan pembicaraan setelah Bainimarama menyampaikan pidato kepada Majelis Umum PBB pekan ini di mana ia mengecam sanksi-sanksi internasional yang negara Pasifik itu hadapi selama kudeta militer.
"Sekjen menegaskan kembali harapannya bahwa pemilihan umum 2014 mendatang hendaknya berlangsung secara transparan, partisipatif dan demokratis," kata juru bicara Ban, Martin Nesirky.
"Dia mendorong upaya Fiji untuk memulihkan pemerintah yang sah dan tatanan konstitusional sesegera mungkin," tambah Nesirky.
Bainimarama telah menjanjikan pemilu pada September tahun depan dan Fiji, kontributor penting operasi penjaga perdamaian PBB, yang mengembalikan tentatif penerimaan internasional.
Selandia Baru mencabut beberapa sanksi terhadap pulau itu bulan ini dan Forum Kepulauan Pasifik mengatakan Fiji bisa kembali ke kelompok itu jika pemilu diadakan seperti yang dijanjikan.
Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop mengadakan pembicaraan dengan timpalannya dari Fiji Ratu Inoke Kubuabola di New York pekan ini untuk membahas upaya-upaya menormalkan hubungan mereka yang kurang baik.
Dalam pidatonya kepada Majelis Umum pada Rabu, Bainimarama mengangkat konstitusi baru yang pemerintah militer telah bentuk dan bersikeras bahwa Fiji sedang menuju "masa depan yang cerah".
Bainimarama mengecam negara-negara termasuk Australia, Amerika Serikat dan Inggris yang memberlakukan sanksi setelah kudeta militer 2006.
"Mereka meninggalkan kami dan berusaha untuk menghukum kami dengan sanksi-sanksi. Kami berupaya bantuan mereka dan memahami, tetapi mereka berpaling dari kami."
"Mereka memilih untuk mendukung bentuk demokrasi, pemerintahan dan keadilan di Fiji yang mereka tidak akan pernah terima untuk diri mereka sendiri," katanya.
Bainimarama tahun ini melemparkan satu rancangan konstitusi yang disusun oleh pakar konstitusional Yash Ghai dan menyusun versi baru yang dikecam oleh kelompok hak asasi Amnesty International dan Human Rights Watch, demikian AFP.
(H-AK)
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2013