Infrastruktur Indonesia dapat maju gunakan rekayasa Australia

Jakarta (ANTARA News) - Infrastruktur Indonesia dinilai dapat maju dengan pesat bila menggunakan teknologi rekayasa terkait bahan konstruksi generasi baru yang sedang dikembangkan di Australia.

Siaran pers Kedutaan Besar Australia yang diterima di Jakarta, Sabtu, menyebutkan, sejumlah infrastruktur seperti jembatan, jalan layang, dan gedung-gedung bertingkat di Jakarta dapat dibangun dengan menggunakan bahan beton yang lebih kuat dan lebih ramah lingkungan.

Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas New South Wales Australia, Prof Stephen Foster menjabarkan, pemanfaatan praktis generasi baru bahan bangunan terdiri atas beton serat baja ("steel fibre reinforced concrete"/SFRC) dan beton berkinerja ultra-tinggi ("ultra-high performance concrete"/UHPC).

Ia menjelaskan, SFRC adalah beton semprot dengan ditambahkan serat baja yang sedang dikembangkan di Australia untuk diterapkan di bangunan.

Sementara UHPC dapat menghadirkan pilihan-pilihan berkelanjutan yang ramah lingkungan dibandingkan dengan beton biasa dalam bangunan.

Selain itu, UHPC juga dinilai memiliki kekuatan lebih dari 150 Megapascal dan energi patah lebih dari 2.000 kali beton biasa.

"UHPC telah digunakan di jembatan-jemabtan beton yang baru-baru ini dibangun di Malaysia dan saya yakin ini dapat dan mesti digunakan juga di Indonesia," kata Profesor Foster yang memiliki pengalaman luas dalam penelitian SFRC dan UHPC.

Sementara itu, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Greg Moriarty mengatakan, permintaan infrastruktur di Indonesia sedang meningkat.

Hal tersebut, lanjut Greg Moriarty, disebabkan oleh tingkat perekonomian yang terus tumbuh. "Kami berharap kepakaran dan penelitian rekayasa Australia dapat digunakan secara praktis untuk memberi manfaat pada perencanaan dan pembangunan infrastruktur," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar di Jakarta, Kamis (12/9) mengatakan, pemerintah memberikan perhatian khusus untuk sarana infrastruktur dengan terus menambah alokasi belanja modal untuk infrastruktur di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

"Kami memberikan prioritas alokasi belanja modal yang terkait infrastruktur dari saat ini sebesar Rp200 triliun, nantinya akan meningkat hingga Rp240 triliun," katanya.

(M040/Z002)