Makassar (ANTARA) - Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengklaim Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Metropolitan Invesment Project (Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpadu) Losari yang baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo memiliki teknologi tinggi dalam mengelola limbah cair dari rumah tangga warga.
"Kita sudah mengawali sebuah sistem kota dunia yaitu pengelolaan air limbah kota, Wiswater. Informasi saya dapat langsung dari pak Menteri (PUPR), inilah teknologi yang paling baru, dan kemungkinan ini tipe yang dipakai di IKN (Ibu Kota Nusantara). Itu artinya, sebelum di IKN sudah ada di Makassar," kata Ramdhan di lokasi peresmian, Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis.
Menurut pria disapa akrab Danny Pomanto ini, pengadaan IPAL berada di daerah perkotaan atau pusat kota, karena sifatnya seperti Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) yang berbayar, sehingga daerah yang mempunyai kemampuan tinggi didahulukan. Dan bagaimana daerah yang tidak punya kemampuan seperti di tengah kota.
"Nah, kita layani namanya Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) dan itu sudah jalan duluan, BTP, semua itu jalan. Jadi, ini percontohan di Indonesia, sehingga kita kombinasikan LLTL itu pakai tangki tetap masuk di sini, diolah di sini. Jadi, kombinasi antara sistem peniupan bawah tanah dan sistem mobil tangki lumpur tinja itu dikelola di sini," papar Danny menjelaskan.
Saat ditanyakan kapan penerapan tarif pembayaran kepada masyarakat, kata dia, belum berbayar untuk sementara. Memang pengelolaannya telah diminta dua yakni LLTL itu dikelola oleh Unit Pelayanan Terpadu (UPT) sedangkan untuk IPAL Losari dikelola PDAM.
Baca juga: Presiden Jokowi resmikan IPAL Losari Makassar senilai Rp1,2 triliun
Baca juga: Presiden Jokowi resmikan 27 ruas jalan di Sulawesi Selatan
"Makanya tahun ini saya sekalian dapting sharing. Di mana semua kabel, pipa pipa, kabel listrik ada semua di bawah tanah. Kami akan mulai, kami kemarin belajar bagaimana Singapura membuat multilititanel, dimana pipa, kabel listrik semua di bawah tanah," katanya.
Pihaknya bahkan mulai belajar dari Singapura membuat multititanel bersama tim IKN yang sementara ini merancang pembuatannya dan sudah diundang. Pemkot juga memiliki anggaran untuk melakukan pembongkaran sehingga ke depan semuanya langsung tersambung ke rumah warga.
"Jadi sekalian dibongkar, semua akan masuk ke rumah. Itu kan semua dibongkar trotoarnya, makanya nanti kita bongkar sekalian, dikerjakan supaya tidak kerja dua kali," tutur wali kota dua periode ini menjelaskan.
Baca juga: Pj Gubernur Sulsel ungkap Presiden Jokowi berjanji bangun stadion di Makassar
Baca juga: Dua proyek garapan PT PP di Makassar diresmikan Jokowi
Untuk ancang-ancang penerapan tarif, kata dia, sedang dianalisis. Kalau memberatkan masyarakat pasti diberi keringanan, sebab ini hal baru. Sedangkan untuk LLTT Pemkot sudah berpengalaman bahkan warga kota paling taat membayar LLTT.
"Kita trail (mencoba), ini kita baru belajar. Teman-teman dikirim ke Australia untuk belajar pengelolaannya, karena ini standar Australia, dan dibantu ADB (Asian Development Bank), mereka sudah belajar di sana. Kita perlu belajar di mana hal-hal yang perlu dikuasai, baru kita jalankan. Ini kan baru pengelolaannya diserahkan," ujarnya menambahkan.
Sebelumnya, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya mengembangkan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik-Terpusat (SPALD-T) di Kota Makassar yang merupakan bagian dari Program Metropolitan Sanitation Managemen Investment Project (MSMIP) untuk meningkatkan pelayanan air limbah terpadu pada kawasan perkotaan.
IPAL Losari ini dibangun selama tiga tahun sejak 2019-2023 dengan biaya Rp1,2 triliun dengan kapasitas 16.000 meter kubik per hari. Untuk panjang perpipaan air limbah tersebut yakni 96 kilometer dan bisa melayani 41.000 kepala keluarga.
Baca juga: Presiden Jokowi apresiasi efisiensi di Makassar New Port
Baca juga: Selepas Makassar, Presiden Jokowi lanjutkan kunjungan kerja ke Manado
Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024
