Jakarta (ANTARA) - Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyusun strategi pembangunan SDM unggul sebagai roda penggerak utama kebijakan ekonomi biru.

Strategi pengembangan SDM tersebut akan bertumpu pada tiga pilar penting yaitu pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.

"SDM unggul berperan penting penting dalam mendukung pengelolaan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Pasalnya, kesehatan laut merupakan sebuah kejayaan untuk umat manusia, karenanya dibutuhkan SDM unggul untuk dapat menjaga keberlanjutan serta kesehatan sumber daya kelautan dan perikanan," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta, Kamis.

Pihaknya pun meminta BPPSDM KP untuk menyiapkan strategi jangka panjang dalam membangun SDM KP khususnya terkait penyerapan lulusan pendidikan dan pelatihan pada dunia usaha dan dunia industri dalam dan luar negeri.

Baca juga: KKP perkuat produk hukum dalam mendukung implementasi ekonomi biru

“Saya mengapresiasi BPPSDM KP atas terlaksananya penerimaan 100 persen Anak Pelaku Utama KP pada satuan pendidikan KP sejak tahun 2023. Harapannya, dengan diberikan bekal ilmu pengetahuan, kompetensi, dan pengalaman, mereka akan menjadi jawaban atas tantangan pembangunan sektor KP, melalui serapan dunia usaha/dunia industri dan menjadi pelaku utama pembangunan sektor KP yang maju, modern, tanpa mengesampingkan keberlanjutan ekologi," ujarnya.

Kepala BPPSDM KP I Nyoman Radiarta berkomitmen untuk mencetak SDM sebagai roda penggerak utama dalam mengawal terwujudnya pelaksanaan lima program ekonomi biru melalui Program Vocational Goes to Actors (VOGA) dengan SMART Fisheries Village sebagai implementasinya.

BPPSDM KP melalui 16 satuan pendidikan (11 perguruan tinggi dan lima sekolah menengah)
telah melaksanakan beragam kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Di samping itu, melalui dukungan 4.266 penyuluh perikanan, pihaknya juga konsisten menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan, sertifikasi kompetensi dengan standard kompetensi yang berlaku internasional dan merujuk Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing cessel Personnel (Konvensi STCW-F 1995).

Pihaknya juga mengembangkan 22 SFV berbasis desa dan unit pelaksana teknis (UPT) dengan mengangkat potensi lokal, mengembangkan Bale Pelatihan sebagai dukungan pada program Kampung Nelayan Modern (Kalamo) sebagai tempat berkumpul pelaku usaha.

Baca juga: KKP tegaskan fokus tuntaskan sejumlah program prioritas pada 2024

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024