Golput rendah jika Jokowi nyapres

Asumsi bahwa pemimpin Indonesia akan kembali dari kalangan tentara terpatahkan dengan kemunculan sosok Jokowi"

Bengkulu (ANTARA News) - Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti mengatakan angka tidak memilih (golongan putih atau golput) akan rendah jiwa Jokowi maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2014.

"Kalau Jokowi nyapres, dipastikan angka golput akan rendah," katanya pada sebuah dialog politik di Bengkulu.

Ikrar mengatakan kecenderungan perilaku politik masyarakat Indonesia pada 2014 adalah memilih calon pemimpin baru yang mampu membawa perubahan.

Tingginya golput di beberapa daerah menurutnya akibat asumsi masyarakat bahwa calon pemimpin yang akan dipilih tak akan memberikan perubahan signifikan bagi kehidupan mereka.

"Tapi dengan munculnya figur baru seperti Jokowi menjadi harapan baru bagi masyarakat Indonesia dan golput akan menurun," tambahnya.

Sebelum figur Jokowi muncul ke publik kata dia, Prabowo Subianto menjadi salah satu calon presiden yang diperhitungkan pada Pemilu 2014.

Namun, setelah Jokowi maju sebagai calon gubernur Jakarta dan saat ini digadang-gadang akan maju pada Pilpres 2014, dari sejumlah survei menunjukkan elektabilitas Jokowi melampaui tokoh lainnya.

"Asumsi bahwa pemimpin Indonesia akan kembali dari kalangan tentara terpatahkan dengan kemunculan sosok Jokowi," katanya.

Data KPU 1999, partisipasi pemilih mencapai 93,33 persen, pada Pemilu 2014 turun menjadi 84,9 persen dan pada Pemilu 2009 turun lagi menjadi 70,99 persen.

Pada Pemilu 2014, Lingkaran Survei Indonesia memprediksi partisipasi pemilih hanya 60 persen.

Peneliti LIPI Syamsudin Haris yang juga menjadi pemateri dalam dialog itu mengatakan persoalan data pemilih akan menjadi masalah dalam penyimpulan angka golput.

Ia mencontohkan pada Pilkada Sumatra Utara, perbedaan data pemilih dari data Kementerian Dalam Negeri dengan KPU sampai 300 ribu. "Angka ini turut menyumbang tingginya angka golput," katanya.

Pada Pemilu 2014, menurutnya pendataan jumlah pemilih perlu diperjelas sebab rawan disalahgunakan berbagai pihak.