Pembatasan BBM Bersubsidi tak efektif

Kalau memang mau serius mengurus ibukota, lebih baik cabut saja sekalian subsidi BBM itu. Pembatasan BBM itu terlalu rumit prosesnya, harus cek ini, cek itu dulu"

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai kebijakan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tidak efektif karena prosesnya terlalu rumit.

"Kalau memang mau serius mengurus ibukota, lebih baik cabut saja sekalian subsidi BBM itu. Pembatasan BBM itu terlalu rumit prosesnya, harus cek ini, cek itu dulu," kata Basuki di Jakarta, Jumat.

Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, biaya subsidi BBM, terutama untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, sebaiknya dialihkan untuk membantu pengadaan armada transportasi umum.

"Daripada digunakan untuk membayar subsidi BBM, lebih baik biaya itu dialihkan untuk membeli armada angkutan umum dalam jumlah banyak, misalnya bus TransJakarta atau bus sedang," kata Ahok.

Dengan cara tersebut, sambung dia, maka kemacetan ibukota berkurang karena warga yang biasa membawa kendaraan pribadi beralih ke transportasi umum.

Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta Andi Baso jmengutarakan pendapat sama, "Pembatasan BBM bersubsidi itu tidak efektif, terlalu susah untuk untuk diterapkan. Harusnya menggunakan cara yang lebih sederhana, yaitu cabut subsidi BBM. Benar-benar subsidi BBM itu dihilangkan."

Andi menjelaskan alasan kebijakan itu sulit diterapkan karena mesti terlebih dahulu melalui berbagai macam pengecekan di lapangan.

"Sebelum diterapkan, harus dilakukan pendataan kendaraan, kemudian pendataan Surat Tanda Naik Kendaraan (STNK), dan lain-lain. Ini pasti akan memakan waktu yang tidak sebentar. Jadi, lebih baik dipersingkat saja dengan pencabutan subsidi BBM. Ini lebih mudah dan cepat," tegas Andi.