Gubernur Lampung minta TPID siapkan langkah pengendalian inflasi

Pasokan beras kita aman, bahkan tercatat surplus.

Bandarlampung (ANTARA) - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) setempat menyiapkan langkah konkret pengendalian inflasi menghadapi bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1445 Hijriah.

"Salah satunya dengan menerapkan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi,
dan komunikasi efektif," kata Gubernur Arinal, pada High Level Meeting (HLM) dan Capacity Bulding TPID, di Bandarlampung, Rabu.

Menurutnya, kenaikan permintaan barang dan jasa selalu terjadi pada bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

Karena itu, dia mendorong penguatan sinergi TPID se-Provinsi Lampung dalam kegiatan stabilisasi harga melalui sinergi menjaga kelancaran distribusi, serta optimalisasi infrastruktur dan instrumen daerah yang mendukung ketahanan pangan.

Menurutnya, ketersediaan bahan pangan pokok menjadi fokus utama substansi koordinasi, terutama komoditas beras yang tengah mengalami kenaikan harga.

“Pasokan beras kita aman, bahkan tercatat surplus. Prioritaskan sinergi menjaga keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi di level kabupaten/kota, setidaknya sampai dengan panen raya," ujarnya.

Langkah konkret lainnya soal mengatasi isu kelangkaan dan kenaikan harga beras, Gubernur Lampung mengimbau agar bupati/wali kota, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi vertikal, serta aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti Pergub No. 71 Tahun 2017 dan Surat Edaran tentang Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Gabah.

"Saya minta tindakan segera dari bupati dan wali kota serta pihak terkait untuk mengawasi distribusi dan tata niaga, tindak tegas jika ada pelanggaran. Selain itu, optimalkan pendampingan kepada petani di tengah kondisi ketidakpastian iklim saat ini, serta perluas gerakan menanam komoditas pangan strategis,” ujarnya pula.

Pihaknya juga akan memanggil PT Wilmar Padi Indonesia, mengingat produsen benih itu membeli gabah dari petani di Lampung.

"Berdasarkan pergub, gabah asal Lampung tak boleh dijual keluar daerah. Salah satu produsennya yang beli ya PT Wilmar Padi yang pabrik berada di luar daerah Lampung," ujar Arinal lagi.

Karena itu, pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil PT Wilmar Padi untuk menindaklanjuti soal pembelian gabah asal Lampung oleh perusahaan tersebut.
Baca juga: Bulog Lampung pastikan program SPHP masih dijalankan jelang Ramadhan
Baca juga: KPPU Lampung awasi peningkatan harga gabah melebihi harga acuan