Kasus pelaksanaan bukan alasan tiadakan UN

... mendongkrak nilai UN di sejumlah daerah. Suatu pembodohan luar biasa."

Jakarta (ANTARA News) - Kasus yang timbul dalam pelaksanaan ujian nasional (UN), seperti kebocoran soal dan siswa mencontek, jangan menjadi alasan untuk meniadakan UN, kata mantan Wakil Presiden (Wapres) M. Jusuf Kalla.

"Tahapan evaluasi akhir dari proses belajar mengajar harus tetap ada. Di negara maju sekalipun ada proses itu," ujarnya saat menjadi pembicara diskusi "Konvensi UN" di Jakarta, Kamis.

UN, dinilai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu, sudah menjadi amanat konstitusi sebagai salah satu upaya mencerdaskan bangsa, dan kemajuan bangsa hanya bisa dicapai melalui pendidikan yang baik.

Mantan Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut, UN bukan masalah baru untuk bangsa ini lantaran sejak 1950 sudah berlangsung, kemudian diubah menjadi evaluasi belajar tahap akhir nasional (Ebtanas) dan berganti Ujian Akhir Nasional (UAN), kemudian kembali bernama ujian nasional.

Ia menilai, pada dasarnya memang perlu ada tahap penilaian dan pengujian dari hasil atau proses yang sudah dilaksanakan berkaitan dengan manajemen penyelenggaraan UN.

"Beberapa kasus memang menunjukkan ada upaya pembodohan bangsa ini, misalnya mendongkrak nilai UN di sejumlah daerah. Suatu pembodohan luar biasa. Sejumlah kabupaten dan kota memaksakan kelulusan UN dibuat 100 persen," katanya.

Akibatnya, ia berpendapat, semua anak-anak berpikir bahwa belajar tidak belajar tetap lulus.

Kalau hasil UN didongkrak terus menerus, dikemukakannya, akan membuat siswa tidak memiliki dorongan belajar alias malas.

Selain itu, ia mengemukakan, saat ini masih terjadi kasta dalam dunia pendidikan karena ada sekolah yang berkualitas karena fasilitas dan guru-gurunya baik, namun di sejumlah daerah lainnya terjadi kesenjangan lantaran fasilitas terbatas, dan guru-guru kurang berkualitas.

"Pemerintah perlu terus melakukan intervensi ke sekolah-sekolah di daerah dalam bentuk peningkatan sarana dan prasarana, pertukaran kepala sekolah dari sekolah unggulan ke sekolah di daerah sehingga kelak tidak terjadi kasta-kasta tersebut," demikian Jusuf Kalla.