Ibu Kota Nusantara (ANTARA) - Susilo Riandoko (25) terlihat sibuk dalam perannya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002, Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kalimantan Timur. Proses pencoblosan baru saja selesai, ia pun rehat sejenak untuk melanjutkan proses penghitungan suara.
Waktu menunjukan pukul 13.30 WITA, setiap langkahnya menunjukkan tanggung jawabnya yang besar dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di salah satu desa terdekat dengan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) tersebut.
Di sela-sela istirahatnya, ia mengatakan dalam Pemilu kali ini, ia berharap siapapun pemimpin selanjutnya, Ibu Kota Negara Nusantara akan tetap berlanjut. Sebagai tempatnya tinggal, Desa Bumi Harapan menjadi salah satu desa yang paling dekat dengan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Kawasan inti yang saat ini tengah dikebut pembangunannya agar bisa rampung sebagian sebelum HUT ke-79 RI nanti.
Pria yang akrab disapa Rian itu memang harus diakui, terjadi banyak perubahan di desa lingkungan sekitar sejak peresmian IKN sebagai Ibu Kota negara baru. Adanya pembangunan proyek IKN telah membuka banyak peluang ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar ibu kota baru, salah satunya yakni terbukanya lapangan pekerjaan bagi pekerja proyek konstruksi.
Rian mengisahkan bahwa dirinya pernah bekerja sebagai pekerja konstruksi di KIPP IKN selama kurang lebih satu tahun. Tak hanya dirinya, kawan-kawan sepantarannya juga banyak yang bekerja di sektor konstruksi dan masih banyak yang bertahan hingga sekarang.
Rian menceritakan bahwa dirinya pernah bekerja sebagai pekerja kosntruksi di KIPP IKN selama enam bulan. Tidak hanya dirinya, kawan-kawan sepantarannya juga banyak yang bekerja di sektor konstruksi dan banyak yang masih bertahan hingga sekarang.
Karena itu, dari segi lapangan pekerjaan, megaproyek IKN telah memperlebar peluang masyarakat untuk mencari nafkah.
Pembangunan infrastruktur besar-besaran, seperti jalan raya, bendungan, jembatan, gedung perkantoran, dan fasilitas umum lainnya di IKN membutuhkan tenaga kerja yang besar dan beragam. Menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), hingga Oktober 2023, proyek pembangunan IKN telah menyerap 12.123 tenaga kerja konstruksi.
Di sela istirahat makan siang, Rian lanjut bercerita bahwa sejak peletakan batu pertama IKN, banyak dari rekan sejawatnya yang beralih profesi, dari petani menjadi pekerja proyek. Kemudian cukup banyak juga yang setelah lulus sekolah menengah atas (SMA), langsung bekerja di konstruksi IKN.
Fakta ini merupakan hal yang positif dalam menekan angka pengangguran masyarakat sekitar. Kendati demikian, di satu sisi Rian juga khawatir apabila proyek sudah selesai, bagaimana nasib kawan-kawannya yang bekerja di proyek itu? Akankan masih mendapatkan kesempatan bekerja setelah peresmian IKN nanti?
Untuk itu, perlu dipikirkan kejelasan keberlanjutan IKN, serta para pemimpin yang menentukan nasib para pekerja yang sudah berdedikasi membangun Nusantara itu.
Hal yang sama diungkapkan oleh Agus (42), staf safety di salah satu proyek IKN.Ia menilai IKN memang harus ada demi menciptakan pemerataan di Indonesia. Pria asal Semarang, Jawa Tengah, itu mengatakan ibu kota baru di luar Jakarta memang telah dipikirkan oleh para pemimpin terdahulu, namun baru terlaksana saat ini. Momentum ini tidak boleh disia-siakan.
Tidak hanya mengambil pekerja yang berasal dari luar pulau, warga-waga lokal juga banyak yang turut dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur IKN. Ini menjadi salah satu dampak positif adanya pembangunan ibu kota baru terhadap pasar tenaga kerja.
Bagaimanapun, Agus dan kawan-kawan berharap IKN akan menjadi kota yang sesuai dengan konsep rancangan awalnya, yaitu hijau, cerdas, tidak kelebihan penduduk.
Hingga saat ini, pembangunan IKN secara keseluruhan sudah mencapai 71,47 persen. Kemudian pembangunan Istana Presiden dan Lapangan Upacara mencapai 54,7 persen dan terus dikebut. Lapangan itu dapat menampung hingga 8.000 orang untuk upacara. Di sisi lain, area Sumbu Kebangsaan Fase 1 juga sudah mencapai 96,41 persen.
Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) mencatat total investasi yang telah masuk untuk pembangunan IKN tahap satu mencapai Rp47,5 triliun, dengan porsi investasi swasta mencapai Rp35,9 triliun.
Sudah ada sekitar 350 "letter of intent" (LoI) yang diterima OIKN dan tengah dikaji dengn mendetail, sehingga proyek nantinya dapat memberikan kerja sama yang saling menguntungkan, terutama bagi pembangunan keberlanjutan.
Secara keseluruhan, penyelesaian megaproyek IKN memang masih jauh dari kata selesai. Terlihat dari berbagai fasilitas gedung yang masih belum mulai konstruksinya, namun setidaknya pemerintah menargetkan saat HUT ke-79 RI, kawasan inti sudah siap dipergunakan.
Geliat ekonomi
Tidak hanya membuka lapangan pekerjaan di bidang konstruksi, pembangunan IKN juga membawa dampak positif yang signifikan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga katering bagi warga lokal.
Salah satunya Dina (32), salah satu penjual di gerai UMKM di kawasan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK). Ia mengaku pembangunan IKN cukup membuka peluang baginya untuk berjualan lagi. Meskipun ramai tidaknya gerai usahanya bergantung pada jam kerja para karyawan, pada malam hari gerai milik Dina masih ramai dikunjungi para pekerja. Ia berjualan dari pukul 06.00 hingga 00.00 WITA.
Dalam sehari, rata-rata Dina bisa mengantongi omzet Rp3-5 juta, tergantung dari ramai tidaknya kantin dikunjungi.
Selain itu, sejak awal proyek pembangunan dimulai, bisnis kuliner atau layanan katering mulai berkembang pesat dan menjamur. Para pengusaha katering yang beroperasi di sekitar wilayah IKN melaporkan lonjakan pesanan yang cukup signifikan sejak proyek dimulai.
Permintaan akan hidangan untuk acara resmi, pertemuan bisnis, dan kegiatan sosial telah mengalami peningkatan yang substansial. Ini tidak hanya memberikan manfaat bagi para pengusaha katering tersebut, tetapi juga memberikan dampak positif bagi ekosistem pasokan lokal, termasuk para petani, pedagang bahan makanan, dan produsen makanan lokal lainnya.
Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan menguat 5,43 persen, salah satunya didorong oleh pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ini ditunjang oleh aktivitas konstruksi yang tumbuh 15,82 persen.
Selain aktivitas konstruksi, pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur juga didorong oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang disebut juga tumbuh tinggi, imbas pembangunan berbagai infrastruktur di IKN.
Pemindahan ibu kota negara tak hanya melibatkan pembangunan fisik, tetapi juga memerlukan perubahan besar dalam struktur sosial dan ekonomi. Masyarakat sekitar IKN harus dipersiapkan dan didukung agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan ini tanpa mengorbankan kesejahteraan mereka.
Dari beberapa perbincangan, masyarakat sekitar jelas memiliki harapan besar terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Di antara harapan-harapan tersebut adalah adanya peningkatan kesempatan kerja. Pembangunan ibu kota baru diharapkan akan menciptakan lapangan kerja baru bagi penduduk lokal, baik dalam sektor konstruksi maupun sektor-sektor terkait lainnya, seperti pariwisata, perhotelan, dan layanan publik.
Harapan kedua, akses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Dengan adanya investasi dalam infrastruktur sosial, seperti sekolah dan fasilitas kesehatan, diharapkan bahwa masyarakat sekitar akan mendapatkan akses yang lebih baik terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
Ketiga, peningkatan standar hidup. Pembangunan ibu kota baru juga diharapkan akan membawa perubahan positif dalam standar hidup masyarakat sekitar, melalui peningkatan akses terhadap infrastruktur dasar, pekerjaan yang layak, dan kesempatan untuk berkembang.
Sekretaris OIKN Achmad Jaka Santos mengatakan IKN juga dibangun dengan visi memberdayakan masyarakat lokal, khususnya untuk menghubungkan perekonomian di dua kota besar terdekat, yakni Samarinda dan Balikpapan.
Sesuai rencana, OIKN juga memiliki tugas untuk memberdayakan masyarakat, apalagi sebagai superhub economy, yang di-cover oleh IKN.
Walakin, pemerintah perlu memperhatikan kesejahteraan masyarakat adat. Penting bagi pemerintah, khususnya OIKN, untuk memastikan masyarakat adat tidak terusir dari tanahnya. Perlu adanya komitmen untuk terus melakukan dialog dan proses ganti untung tanah bagi masyarakat adat yang adil.
Terlepas dari adanya wacana menjadikan tanah adat sebagai tempat wisata kampung adat, pemerintah perlu memperhatikan kepastian masa depan tanah adat, sesuai dengan hak-hak para pemiliknya.
Kemudian, di sepanjang jalanan menuju KIPP IKN, berbagai truk proyek lalu lalang meninggalkan tumpahan pasir di sepanjang jalan. Saat kemarau menerpa, jejak-jejak truk material proyek itu meninggalkan debu, namun saat hujan turun, debu tersebut menjadi lumpur licin yang mengganggu mobilitas masyarakat.
Megaproyek IKN berimbas pada masalah debu dan lumpur yang merugikan lingkungan dan kesehatan masyarakat di sekitar area proyek jika tidak dikelola denga baik. Pembangunan infrastruktur skala besar menyebabkan peningkatan signifikan dalam penggunaan alat berat dan mobilisasi material konstruksi di area proyek.
Semua proyek itu menyisakan debu yang sangat banyak, terutama selama musim kemarau yang diikuti angin kencang. Debu tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat, tetapi juga dapat menyebabkan masalah kesehatan, seperti gangguan pernapasan dan iritasi mata.
Bagaimanapun masyarakat sekitar masih memiliki asa untuk keberlanjutan IKN yang lebih baik. Mereka yakin pembangunan ibu kota baru bakal membuka peluang ekonomi bagi daerah sekitar. Namun di satu sisi, mereka juga takut akan ketidakadilan yang ditimbulkan, khususnya dalam hal pertanahan bagi masyarakat adat. Mereka juga menaruh harapan agar pemerintah dapat berlaku adil pada semua pihak.
Mimpi akan Ibu Kota Nusantara tak hanya menjadi cerminan dari ambisi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan infrastruktur dan memajukan negara, tetapi juga merupakan harapan bagi masyarakat sekitar akan masa depan yang lebih baik.
Merealisasikan mimpi ini tidaklah mudah karena menghadapi tantangan-tantangan yang harus diatasi dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan kerja keras dan komitmen bersama, aspirasi akan Ibu Kota Nusantara dapat menjadi kenyataan yang memberikan manfaat bagi semua pihak.
Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024