AS terancam 'default' jika utang tidak dinaikkan

Itu bukan taktik yang bisa diterima. Presiden sekarang dan presiden mendatang tidak bisa berada dalam posisi di mana 50 atau 100 anggota DPR mengajukan tuntutan pada risiko gagal bayar.

Washington (ANTARA News) - Menteri Keuangan Amerika Serikat, Jacob Lew, memperingatkan taktik Partai Republik di Kongres dapat memaksa pemerintah AS gagal bayar pada kewajibannya secepatnya pada bulan depan.

Lew memperingatkan bahwa tanpa meningkatkan kemampuan pinjaman Departemen Keuangan pada pertengahan Oktober, pihaknya bisa dibiarkan dengan hanya sejumlah kas yang relatif kecil menjelang komitmen pembayaran yang besar. Demikian disampaikannya dalam Bloomberg Markets Top 50 Summit, di New York, Selasa.

"Ini adalah wilayah yang belum dipetakan. Tidak ada rencana setelah kami kehabisan otoritas pinjaman yang akan memberi kita kemampuan untuk memenuhi semua kewajiban Amerika Serikat," kata Lew.

"Ini bukan sebuah garis yang Anda lewati," ia memperingatkan.

Republik di Kongres telah menolak untuk meningkatkan pagu pinjaman negara itu 16,7 triliun dolar AS tanpa konsesi anggaran penting dari Gedung Putih.

Lew mengatakan Departemen Keuangan telah berhasil beroperasi di bawah tingkat tersebut sejak itu dicapai pada Mei melalui tindakan "luar biasa".

Tetapi pada pertengahan Oktober, kata dia, langkah-langkah tersebut tidak akan bertahan dan Departemen Keuangan akan memiliki kurang dari 50 miliar dolar AS dalam bentuk tunai, yang ia katakan adalah "posisi konyol" bagi pemerintah.

Itu tidak akan cukup untuk memenuhi semua komitmen negara, yang termasuk gaji, pembayaran jaminan sosial, pembayaran utang, dan sejumlah kewajiban lainnya.

Ia mengatakan Gedung Putih tidak bisa menyerah pada tuntutan Partai Republik di DPR AS, yang ingin menghapus reformasi perawatan kesehatan pemerintahan Presiden Barack Obama dengan menolak pendanaan mereka dalam anggaran pemerintah. Demikian dikutip dari AFP.

"Itu bukan taktik yang bisa diterima. Presiden sekarang dan presiden mendatang tidak bisa berada dalam posisi di mana 50 atau 100 anggota DPR mengajukan tuntutan pada risiko gagal bayar (default). Itu bukan cara yang bisa diterima untuk memecahkan perbedaan-perbedaan kita," tambahnya.

(A026)