Muhammadiyah kritisi ketimpangan pemilikan tanah

Jakarta (ANTARA News) - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyampaikan sejumlah tanggapan atas ketimpangan kepemilikan tanah yang banyak menimbulkan dampak negatif selama ini.

PP Muhammadiyah sejak tanwirnya 2009 di Lampung, sudah menyadari dan melihat dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh ketimpangan ini, kata Bendahara PP Muhammadiyah Anwar Abbas dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Ormas keagamaan itu, ditambahkannya, telah mengusulkan revitalisasi dalam bidang ekonomi terutama yang berkaitan dengan masalah reformasi agraria. Hal tersebut bahkan telah tertuang dalam buku berjudul "Revitalisasi Visi dan Karakter Bangsa" yang diterbitkan 2009.

Anwar menjelaskan, reformasi agraria penting dilakukan untuk mengurangi kesenjangan kepemilikan lahan dan mengendalikan konversi lahan yang merugikan rakyat, melalui penataan asset pertanahan, redistribusi lahan serta pemberian akses tanah negara kepada masyarakat miskin.

Dengan demikian, bukan tidak mungkin swasembada beras dan ketahanan pangan bisa tercapai. PP Muhammadiyah juga mendorong pemerintah untuk menetapkan lahan abadi untuk kepentingan pembangunan pertanian.

Pihaknya sangat mendukung rencana Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menata masalah pertanahan nasional secara baik agar tercipta di negeri ini suatu kehidupan dan tatanan dalam kepemilikan tanah dan lahan yangg berkeadilan," ujarnya.