Hatta: perbedaan nilai buku Inalum dalam penyelesaian

Saya kira itu masih ada perbedaan mengenai nilai aset tersebut. Karena selisihnya cukup jauh, yang disampaikan Jepang sekitar 650 juta dolar AS dan BPKP pada angka 390 juta dolar AS,"

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan saat ini pemerintah masih berupaya menyelesaikan masalah perbedaan nilai buku PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dengan Nippon Asahan Alumunium Co Ltd (NAA).

"Saya kira itu masih ada perbedaan mengenai nilai aset tersebut. Karena selisihnya cukup jauh, yang disampaikan Jepang sekitar 650 juta dolar AS dan BPKP pada angka 390 juta dolar AS," ujarnya seusai rapat koordinasi di Jakarta, Selasa.

Hatta mengatakan proses negosiasi terus berlangsung hingga akhir Oktober mendatang, namun apabila masalah perbedaan nilai buku belum ditemukan kesepakatan, hal tersebut akan dibawa kepada Badan Arbitrase Internasional.

"Kalau tidak bisa kita ke arbitrase, tapi belum tentu Jepang tidak mau, nanti kita bicarakan karena ini menyangkut beberapa perbedaan terkait revaluasi aset," katanya.

Menteri Perindustrian MS Hidayat memastikan Inalum akan kembali ke Indonesia sesuai kesepakatan semula pada akhir Oktober 2013, namun perbedaan nilai buku masih menjadi kendala utama dalam pengambilalihan perusahaan tersebut.

"Masih ada perbedaan yang belum disepakati, kita masih berunding sampai akhir bulan. Makanya harus ada keputusan, ikut arbitrase atau selesai. Mereka hanya membantu menetapkan mana yang benar angkanya," katanya.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo menambahkan saat ini sedang dilakukan proses validasi terakhir dari penghitungan nilai buku yang hasilnya berbeda dengan penghitungan pihak Jepang.

"Kita coba lihat hasil audit dari NAA yang sudah diaudit BPKP, kita lihat perbedaannya dimana. Kalau ada data baru yang bisa kita lihat, kita evaluasi lagi validasinya seperti apa," katanya.

Mardiasmo mengatakan dari proses validasi tersebut bisa diketahui dimana perbedaan penghitungan antara BPKP dengan NAA yang selama ini menjadi perdebatan dalam proses negosiasi Inalum.

"Arahnya tiga hal, yaitu bisa kita setujui (penghitungan) NAA, atau setuju sebagian, atau tidak kita setujui, ini masih dalam proses," ungkapnya.

Proyek Inalum merupakan hasil kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan Nippon Asahan Alumunium sejak 1975 yang akan berakhir pada Oktober 2013 ini.

Saat ini pemerintah menguasai 41,12 persen saham Inalum, sedangkan sisanya dikuasai oleh NAA. Pemerintah sendiri telah menyiapkan anggaran sebesar Rp5 triliun pada 2013, dan Rp2 triliun dari APBN 2014 untuk akuisisi.
(S034/R010)