Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VIII DPR RI Mochamad Hasbi Asyidiki menilai penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat Indonesia yang membutuhkan harus merata dan tepat sasaran.
"(Penyaluran bansos) tentu harus tepat sasaran. Itu paling penting, tepat sasaran," kata Hasbi dalam video singkat, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube TVR Parlemen di Jakarta, Senin.
Graduasi bagi penerima bansos adalah kondisi kehidupan masyarakat penerima bansos yang awalnya merupakan masyarakat tidak mampu. Setelah diberi bantuan sosial, taraf hidup mereka dapat meningkat sehingga tidak lagi menjadi penerima bansos.
Baca juga: Bapanas: Penyaluran bansos beras 185 ribu ton per awal Februari
Baca juga: Bulog: Bansos pangan terbukti empiris kendalikan harga beras
Berikutnya, Hasbi menekankan bahwa bantuan sosial merupakan hak rakyat yang membutuhkan, yang memang wajib untuk dipenuhi oleh negara. "Bansos adalah hak rakyat. Saya selalu mengatakan hak rakyat harus kembali pada rakyat," kata dia.
Dengan demikian, ujar Hasbi melanjutkan, rakyat pun berhak bertanya kepada pemerintah, kepala daerah, ataupun anggota DPR apabila mereka tidak mendapatkan bansos.
Sebelumnya, penyaluran bantuan sosial disoroti oleh sejumlah pihak karena diduga berpotensi diselewengkan di tengah pelaksanaan Pemilu 2024 untuk memenangkan peserta tertentu. Namun, pemerintah telah membantah dugaan tersebut.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyampaikan bahwa pemerintah menjalankan program bansos untuk membantu keluarga miskin yang sedang menghadapi situasi sulit akibat kenaikan harga bahan pokok.
"Tujuan utama bansos adalah sebagai bantalan atau perlindungan sosial agar masyarakat atau keluarga miskin mampu bertahan menghadapi tekanan kenaikan harga pangan sebagai dampak El Nino maupun gangguan rantai pasok yang berdampak pada kenaikan harga pangan global," kata Ari.
Ari menegaskan bahwa penyaluran bansos adalah program afirmasi dari pemerintah untuk rakyat yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan telah disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR.
Baca juga: Baznas RI apresiasi respons Bawaslu Bintan-Kepri soal bansos politik
Baca juga: BRIN ungkap fatwa NU soal zakat di Pemilu 1955, bisa jadi pembelajaran
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024
