"Perwakilan kita dapat dengan cepat memberikan informasi mengenai daerah-daerah yang aman dan tidak aman, daerah yang masih diblokade ataupun tempat-tempat yang menjadi konsentrasi pengungsi yang masih sangat membutuhkan bantuan medis atau makanan,"
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia mengimbau agar setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang berniat mengirim misi kemanusiaan ke Lebanon untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan Departemen Luar Negeri (Deplu). "Jika ada kelompok-kelompok dari Indonesia yang ingin membantu dengan cara mengirimkan misi kemanusiaan maka tolong dikonsultasi dengan kami," kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirajuda kepada wartawan di Jakarta, Selasa. Menurut Menlu, Pemerintah Indonesia memiliki sejumlah perwakilan di luar negeri termasuk di Lebanon yang aktif mencermati perkembangan terakhir di lapangan. "Perwakilan kita dapat dengan cepat memberikan informasi mengenai daerah-daerah yang aman dan tidak aman, daerah yang masih diblokade ataupun tempat-tempat yang menjadi konsentrasi pengungsi yang masih sangat membutuhkan bantuan medis atau makanan," katanya. Namun, lanjut dia, hingga kini belum ada kelompok-kelompok tertentu yang mengumumkan akan mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Lebanon yang melakukan konsultasi dengan pihak Deplu. Menlu menyebutkan, situasi di lapangan tidak mudah bahkan organisasi-organisasi internasional yang sudah sangat berpengalaman untuk menyalurkan bantuan pun mengalami kesulitan untuk memasuki daerah-daerah yang diduduki Israel atau menjadi sasaran pengeboman. Sementara itu, saat diminta pendapatnya mengenai rencana keberangkatan tiga anggota DPR RI yaitu Suryama M Sastra, Lutfi Hassan dan Hilman Rosyad ke Lebanon untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, Menlu mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia menyambut baik misi itu karena sejalan dengan upaya pemerintah. "Kita sambut baik karena pemerintah juga melakukan upaya serupa dan soal penyerahan bantuan tentunya dapat dilakukan dengan banyak cara," katanya. Pemerintah, kata dia, misalnya memutuskan untuk memberikan sumbangan dalam bentuk tunai dengan cara mentransfer langsung kepada Pemerintah Lebanon, tidak dalam bentuk barang. "Saya tidak mengikuti secara rinci cara apa yang akan digunakan DPR RI untuk menyerahlan bantuan...Namun, untuk misi kemanusiaan pemerintah sama sekali tidak menghalang-halangi," ujarnya. Pada kesempatan itu Menlu juga menyebutkan bahwa Indonesia masih terus menunggu keputusan Dewan Keamanan PBB mengenai gencatan senjata dan jenis pasukan perdamaian yang dikirim ke Lebanon. "Kita di dalam negeri terus menyiapkan kemungkinan untuk berpartisipasi dengan mengirimkan satu batalyon pasukan penjaga perdamaian. Tapi kita tunggu keputusan DK PBB dahulu," ujarnya.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006
