Jakarta (ANTARA News) - Ketua Badan Pertimbangan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Siswono Yudo Husodo meminta pemerintah, dalam hal ini Departemen Pertanian untuk tidak gegabah menerapkan sistem Zona Bebas dalam mengimpor daging. Menurut dia, Indonesia untuk mencapai bebas penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang ternak sapi memerlukan waktu hingga 100 tahun. "Oleh karena itu pemerintah jangan sembrono dengan membuat keputusan untuk mengijinkan impor daging dari negara yang belum bebas PMK," katanya. Penerapan sistem zona bebas yakni impor boleh dilakukan dari wilayah yang dinyatakan telah bebas penyakit ternak meskipun berada di negara yang belum bebas penyakit. Saat ini, Departemen Pertanian menerapkan sistem "country base" dalam kebijakan impor daging atau ternak yakni dari negara yang telah dinyatakan bebas penyakit. Siswono menyangsikan jaminan pengawasan yang akan dilakukan Departemen Pertanian bersamaan pemberlakuan Zona Bebas karena saat ini terbukti di Pulau Batam sudah masuk daging asal India. "Ini menunjukkan pengawasan kita masih sangat lemah," katanya. Kasus Flu burung saja, tambahnya, pemerintah belum bisa mengatasinya tapi mengapa masih mau bermain-main dengan impor daging dari negara yang belum bebas PMK. Menurut dia, bisa saja sapi yang akan dimasukkan ke Indonesia berasal dari daerah yang bebas penyakit namun ternak tersebut harus melewati kawasan yang belum bebas penyakit sehingga bisa menularkan penyakit setelah masuk dalam negeri. Beberapa waktu lalu Dirjen Peternakan Deptan Mathur Riady menyatakan, kebijakan pemerintah yang akan menerapkan sistem zona bebas penyakit dari sebelumnya berdasarkan "country base" akan diikuti dengan pengawasan yang ketat. "Meskipun telah bebas zona namun ada banyak yang tetap harus dilalui untuk bisa memasukkan daging ke Indonesia," katanya.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006